PKKPR dan KKKPR: Mana yang Tepat untuk Usaha Anda?

Penulis : Pitra Rinanti 

Editor : Adella Rahman

Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memastikan bahwa lokasi yang dipilih telah sesuai dengan ketentuan tata ruang. Aspek ini dikenal sebagai persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yang dahulu disebut sebagai izin tata ruang atau izin lokasi.

Seiring pembaruan regulasi melalui PP 28/2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (yang mencabut PP 5/2021), mekanisme pemenuhan tata ruang kini dikenal dengan istilah KKKPR dan terbagi menjadi dua bentuk: KKKPR dan PKKPR.

Banyak pelaku usaha masih bingung mengenai perbedaan PKKPR dan KKKPR, padahal kesalahan memilih skema dapat menghambat proses OSS dan memperlambat operasional bisnis.

PERTANYAAN

1. Apa perbedaan mendasar antara PKKPR dan KKKPR dalam sistem perizinan berusaha?
2. Dalam kondisi apa pelaku usaha memerlukan PKKPR dibandingkan KKKPR?

Pahami Dulu Apa Itu KKPR

KKPR adalah dokumen yang menyatakan adanya kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang berlaku.

KKPR menjadi tahapan awal sebelum pelaku usaha memperoleh perizinan berusaha melalui sistem OSS. Sistem ini menggantikan mekanisme izin lokasi yang lama dan dinilai lebih efisien serta transparan.

Fungsi utama KKPR adalah memastikan bahwa lokasi usaha:

• Selaras dengan RTR nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota
• Tidak menimbulkan konflik tata ruang
• Memiliki kepastian hukum sebelum kegiatan operasional dimulai

Jenis-Jenis KKPR Berdasarkan PP 28/2025

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) PP 28/2025, KKPR terbagi menjadi dua:

• Konfirmasi KKPR (KKKPR)

KKKPR adalah konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan otomatis oleh sistem OSS apabila lokasi usaha sudah memiliki RDTR digital yang terintegrasi dengan OSS.

Artinya:

• Sistem mencocokkan koordinat lokasi dengan RDTR secara otomatis.
• Jika sesuai → KKKPR langsung terbit.
• Jika tidak sesuai → permohonan otomatis ditolak.

Ciri utama KKKPR:

• Tidak melalui penilaian teknis manual.
• Tidak dikenakan PNBP.
• Proses sangat cepat (menit hingga 1 hari kerja).

KKKPR cocok untuk daerah yang sudah memiliki RDTR digital terintegrasi.

• Persetujuan KKPR (PKKPR)

PKKPR adalah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan verifikasi administratif dan penilaian teknis oleh instansi berwenang.

PKKPR diajukan apabila:

• Lokasi belum memiliki RDTR digital.
• RDTR belum terintegrasi dengan OSS.
• Diperlukan penilaian fungsi ruang lebih lanjut.

PKKPR melibatkan dua tahapan penting:

• Verifikasi dokumen administratif.
• Penilaian teknis terhadap kesesuaian RTR wilayah (kabupaten/kota, provinsi, nasional, kawasan strategis, dan pulau/kepulauan).

Dokumen yang harus disiapkan antara lain:

• Koordinat lokasi (titik/poligon)
• Luas lahan
• Informasi penguasaan tanah
• Jenis kegiatan usaha
• Rencana bangunan dan teknis kawasan

PKKPR dikenakan PNBP dan memerlukan waktu sekitar 20–25 hari kerja sejak dokumen lengkap dan pembayaran dilakukan.

Perbedaan PKKPR dan KKKPR

Perbedaan KKKPR dengan PKKPR ditentukan oleh status tata ruang lokasi usaha serta keterpaduannya dengan sistem OSS.

Berikut perbandingan utamanya:

1. Dasar Pengajuan

• KKKPR → Jika lokasi sudah masuk RDTR digital terintegrasi OSS.
• PKKPR → Jika belum masuk RDTR atau belum terintegrasi.

2. Proses Verifikasi

• KKKPR → Otomatis oleh sistem OSS.
• PKKPR → Melalui verifikasi administratif dan penilaian teknis instansi.

3. PNBP

• KKKPR → Tidak dikenakan PNBP.
• PKKPR → Wajib membayar PNBP sebelum persetujuan diterbitkan.

4. Durasi Proses

• KKKPR → Sangat cepat (menit–1 hari kerja).
• PKKPR → ±20–25 hari kerja.

Inilah inti dari perbedaan PKKPR dan KKKPR dalam praktik perizinan berusaha.

Dalam Kondisi Apa Memilih PKKPR atau KKKPR?

KKKPR apabila:

• Wilayah usaha sudah memiliki RDTR digital.
• Sistem OSS dapat langsung memverifikasi koordinat lokasi.

PKKPR apabila:

• RDTR belum tersedia secara digital.
• Diperlukan evaluasi teknis tata ruang.
• Lokasi berada di kawasan strategis atau membutuhkan kajian tambahan.

Dengan kata lain, faktor penentu bukan pada jenis usaha, melainkan pada kesiapan data tata ruang di wilayah tersebut.

Mengapa Pemahaman Ini Penting?

Kesalahan memahami skema izin tata ruang dapat menyebabkan:

• Permohonan OSS tertunda.
• Penolakan sistem otomatis.
• Keterlambatan operasional usaha.
• Risiko investasi yang meningkat.

Karena itu, sebelum mendaftarkan usaha, pastikan terlebih dahulu status RDTR wilayah dan integrasinya dengan OSS.

Kesimpulan

Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan fondasi legal dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

• Jika wilayah sudah memiliki RDTR digital terintegrasi OSS → gunakan KKKPR.
• Jika belum tersedia atau memerlukan evaluasi teknis → ajukan PKKPR.

Memahami perbedaan PKKPR dan KKKPR bukan sekadar persoalan administratif, tetapi strategi untuk mempercepat legalitas usaha dan menghindari hambatan regulasi.

Q&A

1. Apa perbedaan mendasar antara PKKPR dan KKKPR?
   Perbedaannya terletak pada mekanisme penerbitan. KKKPR diterbitkan otomatis oleh OSS jika RDTR digital tersedia, sedangkan PKKPR memerlukan verifikasi administratif dan penilaian teknis oleh instansi berwenang.
2. Kapan pelaku usaha memerlukan PKKPR dibandingkan KKKPR?
   PKKPR diperlukan ketika lokasi usaha belum memiliki RDTR digital terintegrasi OSS atau memerlukan evaluasi tata ruang lebih lanjut.

Jika Anda sedang mengurus perizinan usaha dan ragu menentukan skema yang tepat, pastikan seluruh aspek tata ruang telah sesuai sebelum mengajukan OSS. Kepastian hukum di tahap awal akan menghindarkan bisnis Anda dari risiko di kemudian hari. 

Konsultasikan kebutuhan hukum Anda bersama WaktunyaLegal. 

Referensi

• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
• Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang