Pajak Apa Saja yang Harus Dibayar oleh Investor Asing?

Penulis   :   Ibnu Muas Saputra

Editor     :   Adella Rahman

Pertanyaan

Pajak apa saja yang wajib dibayar oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia?

Bagaimana peran NIB dan sistem OSS RBA dalam legalitas usaha PMA?

Investasi Asing dan Kepatuhan Fiskal di Indonesia

Indonesia tetap menjadi destinasi menarik bagi investor global. Namun, menjalankan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) membawa tanggung jawab hukum dan perpajakan yang spesifik. Pemerintah melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah menyederhanakan beberapa aturan, namun tetap menekankan kepatuhan yang ketat guna memastikan kontribusi ekonomi yang berimbang.

Memahami struktur pajak dan sistem perizinan digital melalui OSS RBA adalah langkah awal yang krusial bagi investor asing sebelum menanamkan modalnya di tanah air.

Jenis Pajak bagi Perusahaan PMA

Jawaban Hukumnya: PPh Badan, PPN, dan Pajak atas Dividen

Secara umum, perusahaan PMA memiliki kewajiban perpajakan yang serupa dengan perusahaan domestik, namun seringkali bersinggungan dengan aturan perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty). Berikut adalah jenis pajak utamanya:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Perusahaan PMA wajib membayar pajak atas laba usaha yang diperoleh di Indonesia. Tarif PPh Badan yang berlaku saat ini adalah 22%. Namun, bagi investor tertentu, pemerintah menyediakan fasilitas seperti tax holiday atau tax allowance untuk industri pionir atau investasi skala besar.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Jika perusahaan PMA melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, maka wajib memungut PPN sebesar 11%. Hal ini berlaku jika omzet perusahaan telah mencapai batasan pengusaha kena pajak (PKP) atau jika perusahaan memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP sejak awal.

3. PPh Pasal 26 (Pajak atas Dividen dan Royalti)

Inilah yang membedakan PMA dengan perusahaan lokal. Saat PMA mengirimkan laba (dividen) kembali ke pemegang saham di luar negeri, dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%. Namun, tarif ini dapat turun menjadi lebih rendah (misalnya 10% atau 5%) jika terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara asal investor.

Peran NIB dan OSS RBA dalam Legalitas PMA

Jawaban Hukumnya: NIB sebagai Identitas Tunggal dan Penentu Tingkat Risiko

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025, setiap investor asing wajib masuk melalui pintu sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA). Peran utamanya meliputi:

1. Pengesahan NIB (Nomor Induk Berusaha)

NIB bukan sekadar nomor pendaftaran, melainkan identitas resmi yang menggantikan berbagai izin terdahulu seperti TDP dan API. Bagi PMA, NIB juga berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan dan akses kepabeanan yang memungkinkan perusahaan melakukan aktivitas ekspor dan impor secara legal.

2. Penentuan Klasifikasi Risiko

Sistem OSS RBA secara otomatis akan menentukan apakah investasi asing tersebut masuk dalam kategori risiko rendah, menengah, atau tinggi berdasarkan kode KBLI. Hal ini sangat krusial bagi PMA karena menentukan dokumen tambahan yang diperlukan, seperti sertifikat standar atau izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).

Tanya Jawab seputar Pajak dan Izin PMA

Q: Apakah perusahaan PMA boleh memiliki omzet kecil tetapi tidak membayar pajak?

Perusahaan PMA di Indonesia memiliki aturan modal minimal yang cukup besar (saat ini minimal Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan). Dengan skala modal tersebut, PMA dianggap sebagai perusahaan besar. Jika PMA terus melaporkan kerugian selama bertahun-tahun namun tetap beroperasi, otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk memastikan tidak adanya praktik transfer pricing yang merugikan negara.

Q: Apakah NIB saja cukup bagi investor asing untuk mulai berproduksi?

Tergantung pada klasifikasi risikonya. Untuk usaha risiko rendah, NIB sudah cukup sebagai izin operasional. Namun, sebagian besar investasi asing (PMA) berada pada sektor dengan risiko menengah tinggi atau tinggi yang mewajibkan verifikasi tambahan atas sertifikat standar atau izin lokasi dan lingkungan sebelum bisa memulai tahap komersial.

Kesimpulan: 

Bagi investor asing, kepatuhan terhadap pajak dan penggunaan sistem OSS RBA bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan perlindungan terhadap keberlangsungan bisnis. Dengan transparansi yang ditawarkan oleh NIB dan regulasi perpajakan yang makin modern, investor dapat menjalankan usahanya dengan kepastian hukum yang lebih baik di Indonesia.

Optimalkan Investasi PMA Anda Bersama Waktunyalegal

Mendirikan perusahaan PMA memiliki kompleksitas tersendiri, mulai dari penentuan KBLI yang terbuka bagi asing hingga pemenuhan komitmen di portal OSS RBA. Waktunyalegal siap menjadi mitra strategis Anda dalam mengurus legalitas pendirian perusahaan, pendaftaran NIB, hingga konsultasi kepatuhan pajak bagi investor mancanegara.

Kunjungi sekarang: www.waktunyalegal.com

Solusi Legalitas Profesional untuk Investor Global.

Referensi :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.