Mengenal dan Memahami Penambangan Pasir Laut di Indonesia
Author : M. Fahrurrozi Rangkuti – Profil LinkedIn — Editor : Adella Rahman — Dipublikasikan : 25 Agustus 2026 — Diperbarui: 28 Agustus 2026
Penambangan pasir laut di Indonesia saat ini menjadi perhatian utama karena meningkatnya kebutuhan material untuk konstruksi dan infrastruktur nasional Meskipun memiliki nilai ekonomi yang besar, aktivitas ini membawa risiko lingkungan yang serius, seperti kerusakan ekosistem pesisir, abrasi, serta gangguan terhadap kehidupan masyarakat lokal.
Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kerangka hukum yang sangat ketat untuk memastikan praktik ini tidak dilakukan secara bebas demi meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan. Daripada berlama-lama, yuk simak pembahasannya pada artikel ini!
Daftar Isi
Landasan Regulasi Utama
Kegiatan penambangan dan reklamasi pasir laut diatur melalui setidaknya 2 peraturan, id est:
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 Tahun 2018 — Mengatur tentang pengerukan (kegiatan mengubah kontur dasar laut untuk kedalaman tertentu atau ekstraksi material) dan reklamasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 — Mengatur tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang menjadi dasar mekanisme pembersihan dan pemanfaatan produk sedimen seperti pasir laut.
Ketentuan Pemanfaatan Pasir Laut
Diatur dalam Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 26 Tahun 2023, hasil sedimen laut dapat dimanfaatkan untuk:
- Reklamasi Domestik
- Pembangungan infrastruktur pemerintah
- Pembangungan infrastruktur usaha
- Ekspor, dengan persyaratan bahwa seluruh kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan tetap patuh pada hukum yang berlaku.
Mekanisme Perizinan dan Prosedur Teknis
Pelaku usaha yang berniat melakukan penambangan pasir laut wajib melewati prosedur perizinan yang telah ditetapkan terlebih dulu, id est:
- Izin Utama — Wajib memiliki Izin Pemanfaatan Pasir Laut yang diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui sistem OSS.
- Izin Tambahan — Apabila hasil tambang akan diperdagangkan atau dijual, maka pelaku usaha harus memiliki Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan dari kementerian terkait.
Tahapan Permohonan dan Dokumen Wajib
Permohonan izin perlu dilengkapi dengan proposal dan rencana kerja umum yang terdiri dari berbagai hal. Setelah dokumen diajukan, Menteri akan membentuk tim uji tuntas untuk melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal tersebut.
Proses ini berlangsung dalam jangka waktu maksimal 21 hari. Hasil evaluasi tim akan menjadi dasar keputusan Menteri untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut. Dalam pengajuannya, permohonan izin harus terdiri dari hal berikut:
- Tujuan kegiatan, identitas mitra, serta lokasi geografis (koordinat) yang jelas.
- Kondisi fisik, kimia, dan biologi perairan di lokasi kegiatan.
- Metode kerja, peralatan yang digunakan, serta perkiraan volume material.
- Analisis kelayakan finansial dan proyeksi manfaat bagi pemerintah.
- Rencana pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, serta komitmen untuk memperoleh persetujuan lingkungan.
- Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang laut dan bukti pengalaman pelaku usaha.
Kesimpulan
Penambangan pasir laut di Indonesia merupakan kegiatan yang memiliki nilai ekonomis yang besar, tetapi berisiko tinggi terhadap lingkungan. Dengan demikian, kegiatannya diatur secara ketat oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.
Kegiatan ini dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan perizinan, prosedur teknis, dan kewajiban perlindungan lingkungan. Setiap pelaku usaha wajib memiliki izin pemanfaatan, melengkapi dokumen teknis dan lingkungan, dan melalui proses evaluasi pemerintah sebelum kegiatan dapat dilaksanakan secara legal.
Q&A
1. Apakah penambangan pasir laut diperbolehkan di Indonesia?
Ya. Hal ini diperbolehkan selama memenuhi ketentuan hukum, memiliki izin resmi, dan tidak melanggar aturan lingkungan.
2. Apa izin utama yang harus dimiliki pelaku usaha?
Izin pemanfaatan pasir laut dan izin usaha pertambangan untuk penjualan bila hasilnya akan diperdagangkan.
3. Apa saja empat kategori pemanfaatan hasil sedimen laut menurut regulasi terbaru?
Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PP 26/2023, hasil sedimen laut dapat dimanfaatkan untuk reklamasi domestik, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan infrastruktur usaha, serta ekspor.
4. Apa syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum hasil penambangan pasir laut dapat diekspor?
Kegiatan ekspor pasir laut hanya diizinkan dengan persyaratan bahwa seluruh kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan pelaksanaannya tetap patuh pada hukum yang berlaku.
5. Dokumen teknis apa saja yang harus tercantum dalam proposal rencana kerja permohonan izin?
Proposal harus memuat tujuan kegiatan, identitas mitra, koordinat lokasi, kondisi fisik, kimia, dan biologi perairan, metode kerja, peralatan, perkiraan volume material, dan rencana pengelolaan dampak lingkungan dan sosial.
Ingin Mengurus Izin Penambangan Pasir Laut Tanpa Hambatan?
Dengan Tim Waktunya Legal, kami hadir sebagai mitra strategis untuk memastikan pengurusan Izin Pemanfaatan Pasir Laut dan IUP Penjualan Anda diproses secara cepat, aman, dan transparan. Kami siap membantu Anda menyusun proposal rencana kerja hingga pemenuhan dokumen lingkungan yang dipersyaratkan pemerintah. Lihat juga layanan kami untuk informasi lebih lengkap.
Tidak hanya itu saja, kami juga melayani dan membantu dalam berbagai macam hal! Mulai dari pendirian badan usaha PT, CV, PT Perorangan, Yayasan, hingga berbagai macam kebutuhan dan tambahan-tambahan kecil lainnya. Konsultasikan saja kebutuhan Anda kepada tim ahli kami melalui WhatsApp atau kunjungi website resmi kami, Waktunya Legal, untuk memulai sekarang! Temukan juga berbagai macam informasi, berita, dan panduan seputar legalitas/perizinan/hukum usaha pada Artikel Waktunya Legal.
Referensi
- Peraturan BPK — Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
- Peraturan BPK — Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi.
- Peraturan BPK — Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi.
