Direksi Digugat: Apakah Harta Pribadi Bisa Ikut Disita?

Penulis   :   Muhammad Rakasyah Pratama 

Editor     :   Adella Rahman

Dalam praktik bisnis, Direksi memiliki kewenangan yang sangat luas dalam mengelola Perseroan Terbatas (PT). Kewenangan ini mencakup pengambilan keputusan strategis yang seringkali berdampak langsung pada kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Tidak jarang, keputusan bisnis tersebut berujung pada kerugian perusahaan maupun sengketa dengan pihak ketiga.Praktik litigasi, gugatan tidak selalu berhenti pada perusahaan sebagai badan hukum, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat diarahkan langsung kepada Direksi secara pribadi. Namun secara umum, masih terdapat persepsi bahwa setiap kerugian perusahaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri, bukan Direksi secara pribadi.

Faktanya, hukum membuka kemungkinan berbeda: dalam kondisi tertentu, tanggung jawab Direksi dapat meluas hingga ke ranah pribadi, termasuk potensi penyitaan harta pribadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah Direksi benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban dengan harta pribadinya?

Untuk menjawabnya, perlu dipahami terlebih dahulu:

1.  Apakah Direksi dapat dimintai tanggung jawab pribadi?
2.  Dalam kondisi apa harta pribadinya bisa ikut disita?
3.  Bagaimana penerapan doktrin piercing the corporate veil dalam hukum Indonesia?

Tanggung Jawab Direksi dalam Pengurusan Perusahaan

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki fungsi utama untuk menjalankan pengurusan perusahaan sehari-hari. Dalam hal ini, Direksi juga bertindak mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.

Pada prinsipnya, setiap tindakan Direksi yang dilakukan atas nama perusahaan akan menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian, tanggung jawab utama berada pada badan hukum perusahaan, bukan pribadi Direksi.

Direksi pada dasarnya memperoleh perlindungan hukum sepanjang bertindak:

• dengan itikad baik
• sesuai dengan anggaran dasar perusahaan
• berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis

Dalam menjalankan jabatannya, Direksi terikat pada beberapa kewajiban hukum, yaitu:

• duty of care (kewajiban kehati-hatian)
• duty of loyalty (kewajiban loyalitas terhadap perusahaan)
• fiduciary duty (kewajiban kepercayaan dan tanggung jawab profesional)

Dalam praktiknya, Direksi tetap menghadapi risiko hukum apabila terjadi:

• keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian
• konflik kepentingan dalam pengelolaan perusahaan
• kelalaian dalam menjalankan fungsi pengurusan perseroan

Dasar Hukum

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kapan Harta Pribadi Direksi Bisa Ikut Bertanggung Jawab? + Piercing the Corporate Veil

Secara prinsip, Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan perusahaan karena setiap tindakan Direksi pada dasarnya dilakukan atas nama PT. Namun, pengecualian dapat terjadi dalam kondisi tertentu di mana tanggung jawab tidak lagi melekat pada perusahaan, tetapi beralih ke Direksi secara pribadi.

Kondisi Direksi Bisa Bertanggung Jawab Pribadi

1. Penyalahgunaan Wewenang. Direksi menggunakan kewenangan di luar kepentingan perusahaan atau untuk kepentingan pribadi.
2. Fraud / Penipuan. Direksi melakukan manipulasi laporan, penggelapan, atau tindakan curang terhadap aset perusahaan.
3. Konflik Kepentingan. Direksi mengambil keuntungan pribadi dari jabatannya yang merugikan perusahaan.
4. Itikad Buruk. Keputusan sengaja diambil untuk merugikan perusahaan atau pihak lain.

Jika kondisi di atas terbukti, maka:

• tanggung jawab tidak lagi hanya pada PT
• Direksi dapat digugat secara pribadi
• harta pribadi Direksi dapat ikut disita sebagai bentuk ganti rugi

Piercing the Corporate Veil

Doktrin yang memungkinkan hukum “menembus” batas badan hukum perusahaan, sehingga tanggung jawab tidak berhenti pada PT, tetapi bisa dialihkan kepada orang di baliknya (Direksi).

Doktrin ini digunakan jika:

• Direksi menyalahgunakan perusahaan
• perusahaan hanya dijadikan alat untuk kepentingan pribadi atau tindakan tidak sah

Akibat Hukum

• pemisahan antara PT dan Direksi dapat diabaikan
• Direksi dapat dimintai tanggung jawab langsung secara pribadi

Inti Prinsip Hukum

• substance over form (melihat substansi, bukan hanya bentuk perusahaan)
• good faith (itikad baik)
• accountability (pertanggungjawaban atas tindakan)

Kesimpulan

Pada prinsipnya, Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan perusahaan karena setiap keputusan yang diambil dalam kapasitas jabatannya melekat pada Perseroan Terbatas (PT). Namun, perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dalam kondisi tertentu.

Waktunya Legal Indonesia hadir untuk memastikan setiap pendirian PT tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga aman secara hukum hingga kepatuhan yang menyeluruh sejak hari pertama bisnis dijalankan.

Q&A

1. Apakah Direksi bisa dimintai tanggung jawab pribadi atas tindakan dalam perusahaan?
   Pada prinsipnya tidak, karena Direksi bertindak atas nama PT. Namun, tanggung jawab pribadi dapat muncul jika Direksi menyalahgunakan wewenang, melakukan fraud, atau bertindak di luar kewenangannya.
2. Kapan harta pribadi Direksi bisa ikut disita?
   Harta pribadi dapat ikut terseret apabila terbukti adanya penyalahgunaan jabatan, penipuan, konflik kepentingan, atau tindakan dengan itikad buruk yang menimbulkan kerugian hukum bagi pihak lain.
3. Bagaimana penerapan piercing the corporate veil di Indonesia?
   Doktrin ini digunakan untuk menembus batas badan hukum PT ketika perusahaan disalahgunakan, sehingga tanggung jawab tidak hanya berhenti pada perusahaan, tetapi dapat dialihkan kepada Direksi atau pihak pengendali secara pribadi.

Referensi

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas