Karya Seni AI: Dilindungi Hak Cipta atau Bebas Digunakan?

Penulis : Pitra Rinanti 

Editor : Adella Rahman

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah lanskap industri kreatif secara signifikan. Proses penciptaan karya yang sebelumnya sepenuhnya bergantung pada kemampuan manusia, kini dapat dilakukan dengan bantuan bahkan sepenuhnya oleh sistem berbasis algoritma.

Fenomena ini kemudian memunculkan persoalan hukum baru, khususnya dalam bidang hak cipta. Ketika karya seni seperti ilustrasi, musik, maupun tulisan dihasilkan oleh AI, muncul pertanyaan mendasar: apakah karya tersebut dapat memperoleh perlindungan hukum sebagaimana karya ciptaan manusia?

Hingga saat ini, pengaturan terkait karya berbasis AI masih berada dalam area abu-abu. Banyak negara, termasuk Indonesia, belum memiliki ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur status hukum maupun kepemilikan atas karya yang dihasilkan oleh AI.

PERTANYAAN

1. Apakah karya seni yang dihasilkan oleh AI dapat dikategorikan sebagai objek perlindungan hak cipta menurut hukum Indonesia?
2. Siapa yang dapat dianggap sebagai pencipta atas karya yang dihasilkan oleh AI dalam perspektif hukum hak cipta?

Kedudukan Karya AI dalam Hak Cipta Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, hak cipta pada dasarnya diberikan atas karya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan oleh pencipta. Konsep “pencipta” sendiri merujuk pada subjek hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum, yang menghasilkan suatu karya.

Permasalahan mulai muncul ketika suatu karya dihasilkan oleh AI tanpa adanya kontribusi kreatif yang signifikan dari manusia. Dalam kondisi demikian, sulit untuk menentukan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai pencipta.

Jika merujuk pada rezim hukum yang berlaku saat ini, perlindungan hak cipta mensyaratkan adanya unsur kreativitas manusia (human authorship). Oleh karena itu, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh sistem AI tanpa intervensi manusia pada prinsipnya tidak memenuhi kriteria sebagai objek perlindungan hak cipta.

Namun demikian, jika terdapat keterlibatan manusia—misalnya dalam proses pemberian perintah (prompt), pengolahan, atau penyuntingan hasil akhir—maka terdapat kemungkinan karya tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai ciptaan, sepanjang kontribusi manusia tersebut bersifat signifikan dan kreatif.

Apakah Karya Seni AI Termasuk Ciptaan?

Jika dianalisis secara normatif, definisi ciptaan dalam hukum Indonesia cukup luas, yaitu mencakup setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diwujudkan dalam bentuk nyata.

Dalam konteks ini, karya yang dihasilkan oleh AI sebenarnya dapat memenuhi unsur sebagai “ciptaan” dari sisi bentuk dan hasil akhirnya. Misalnya, gambar digital, musik, atau tulisan yang dihasilkan AI tetap merupakan ekspresi karya dalam bentuk konkret.

Namun, persoalan utamanya bukan terletak pada bentuk ciptaan, melainkan pada subjek penciptanya. Undang-undang belum secara tegas mengakui AI sebagai subjek hukum, sehingga AI tidak dapat dianggap sebagai pencipta.

Di sisi lain, apabila tidak ada pihak manusia yang dapat dikualifikasikan sebagai pencipta, maka karya tersebut berpotensi tidak memperoleh perlindungan hak cipta dan dapat dianggap berada dalam domain publik.

Siapa Pencipta Karya AI?

Dalam praktik, terdapat beberapa pendekatan yang sering diperdebatkan terkait siapa yang berhak atas karya AI, antara lain:

1. Pengguna AI, yaitu pihak yang memberikan instruksi atau prompt;
2. Pengembang AI, yaitu pihak yang menciptakan sistem atau algoritma;
3. Tidak ada pencipta, jika karya sepenuhnya dihasilkan oleh mesin tanpa intervensi manusia.

Hingga saat ini, hukum Indonesia belum memberikan jawaban tegas atas perdebatan tersebut. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama dalam menentukan kepemilikan dan perlindungan atas karya berbasis AI.

Batasan Perlindungan dan Penggunaan Karya AI

Dalam kondisi belum adanya pengaturan spesifik, karya yang dihasilkan oleh AI berpotensi digunakan secara bebas oleh masyarakat, khususnya apabila tidak terdapat subjek hukum yang dapat diidentifikasi sebagai pemegang hak cipta.

Selain itu, dalam rezim hak cipta dikenal pula prinsip penggunaan wajar (fair use) atau penggunaan untuk kepentingan publik dalam batas tertentu. Prinsip ini memungkinkan penggunaan suatu karya tanpa izin, sepanjang memenuhi kriteria tertentu seperti untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau kritik.

Namun demikian, penggunaan karya AI tetap perlu dilakukan secara hati-hati, terutama apabila dalam proses pembuatannya terdapat unsur karya lain yang dilindungi hak cipta, misalnya data pelatihan (training data) yang berasal dari karya pihak ketiga.

Tantangan Regulasi di Masa Depan

Perkembangan teknologi AI yang sangat cepat tidak diimbangi dengan perkembangan regulasi yang memadai. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi pembentuk undang-undang untuk menciptakan kerangka hukum yang mampu memberikan kepastian sekaligus mendorong inovasi.

Ke depan, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai:

• status hukum karya berbasis AI;
• kriteria penentuan pencipta;
• batasan penggunaan dan distribusi karya AI;
• serta perlindungan terhadap hak pencipta manusia dalam ekosistem digital.

Tanpa adanya kepastian hukum, potensi sengketa di bidang hak cipta akan semakin meningkat seiring dengan masifnya penggunaan teknologi AI dalam industri kreatif.

Kesimpulan

Karya seni yang dihasilkan oleh AI masih berada dalam wilayah abu-abu dalam hukum hak cipta Indonesia. Pada prinsipnya, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa intervensi manusia tidak memenuhi syarat sebagai objek perlindungan hak cipta.

Namun, apabila terdapat kontribusi kreatif dari manusia, maka karya tersebut masih berpotensi mendapatkan perlindungan hukum.

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai hal ini menimbulkan ketidakpastian, baik dalam hal kepemilikan maupun penggunaan karya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi yang adaptif agar dapat menjawab dinamika teknologi sekaligus melindungi kepentingan para pelaku industri kreatif.

Q&A

1. Apakah karya AI otomatis dilindungi hak cipta?
   Tidak. Perlindungan hak cipta umumnya mensyaratkan adanya kontribusi kreatif dari manusia.
2. Siapa yang dianggap pencipta karya AI?
   Belum ada ketentuan pasti. Bisa mengarah pada pengguna, pengembang, atau bahkan tidak ada pencipta yang diakui secara hukum.
3. Apakah karya AI boleh digunakan bebas?
   Dalam kondisi tertentu, ya, terutama jika tidak ada pihak yang dapat dikualifikasikan sebagai pemegang hak cipta.

Karya AI Anda berpotensi menimbulkan risiko hukum? Jangan sampai salah langkah dalam penggunaan maupun komersialisasinya.

WaktunyaLegal siap membantu Anda memahami aspek hukum hak cipta di era digital, mulai dari perlindungan karya hingga mitigasi risiko hukum.

Konsultasikan sekarang dan pastikan karya Anda tetap aman dan sesuai regulasi.

Referensi

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik