Memahami Apa dan Bagaimana Pemblokiran PT bagi Perusahaan

Penulis : Ibnu Muas Saputra | Editor : Adella Rahman | Dipublikasikan : 10 Agustus 2026 | Diperbarui : 3 Oktober 2026

 

 

Dalam regulasi hukum di Indonesia saat ini, keberadaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) melalui sistem OSS dan SABH telah membawa pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan operasional Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. 

 

Kelalaian yang mungkin tampak sepele, seperti lupa menyampaikan LKPM atau belum memperbarui data perseroan di SABH, justru dapat memblokir akses perizinan dan membekukan/menonaktifkan status NIB dengan segera. Akibatnya, kegiatan operasional perusahaan akhirnya menjadi terhambat. Daripada berlama-lama, yuk simak pembahasannya pada artikel ini!

 

 

 

 

 

 

 

Intisari Jawaban

Penyabab pemblokiran PT bisa berbagai macam, seperti lalai dalam melaporkan LKPM secara berturut-turut, keterlambatan pembaruan data badan hukum di SABH, tidak segera menyesuaikan dengan KBLI 2025, ketidakpatuhan pengisian data Pemilik Manfaat (BO), maupun masalah status wajib pajak badan. Dampaknya, status NIB akan berubah status menjadi tidak aktif atau dibekukan, sehingga akses perizinan terkunci, transaksi kegiatan perusahaan menjadi terhabat, kegiatan operasional dianggap tidak memiliki izin atau ilegal, masuk ke dalam blacklist vendor, hingga sanksi hukum yang lebih memberatkan. 

 

Dalam proses pemulihannya, membuka pemblokiran PT bergantung pada penyebab utamanya dan dapat diselesaikan dengan caranya masing-masing. Biasanya, membutuhkan sekitar 1–3 hari kerja jika pemblokiran berasal dari OSS. Namun, jika pemblokiran berasal dari SABH, prosesnya bisa memakan waktu 2–7 hari kerja (setelah dokumen lengkap diunggah) atau 2–4 minggu jika memerlukan perbaikan akta lewat RUPS terlebih dahulu.

 

 

 

 

 

 

 

Apa Penyebab Pemblokiran PT?

 

Dalam regulasi terbaru, seperti PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, terdapat berbagai hal yang memicu sistem OSS dan SABH untuk segera melakukan pemblokiran terhadap PT, id est:

 

1. Kelalaian Pelaporan LKPM: PT skala menengah dan besar wajib menyampaikan LKPM secara berkala setiap triwulan kepada BKPM melalui sistem OSS. Jika perusahaan melebihi batas waktu pelaporan sebanyak tiga kali berturut-turut atau memberikan data yang tidak akurat, sistem OSS akan menjatuhkan sanksi berupa pemblokiran fitur perizinan.

2. Tidak Memperbarui / Melaporkan Data di SABH: Pemblokiran akses SABH dan penolakan perizinan terjadi apabila PT tidak melaporkan hasil RUPS serta laporan tahunan maupun belum melakukan pembaruan data perseroan yang baru (seperti perubahan KBLI atau Anggaran Dasar) pada SABH.

3. Tidak Segera Menyesuaikan dengan KBLI 2025: KBLI 2025 telah diwajibkan semenjak 15 Juni 2026 untuk menggantikan KBLI 2020. Bagi PT yang tidak segera melakukan penyesuaian kode KBLI lama menuju KBLI terbaru ini, maka akan segera terblokir dari sistem perizinan OSS dan SABH.

4. Pemilik Manfaat Belum Melapor (BO): Pemilik manfaat sebagai pihak pemilik asli PT harus melaporkan data perseorangan atau memperbarui data tahunan terkait Pemilik Manfaat. Apabila tidak, maka sistem SABH akan langsung memblokir dan menolak perizinan PT.

5. Status Wajib Pajak Bermasalah: Hal seperti NPWP tidak valid/tidak aktif/bermasalah dalam sistem atau Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang ditolak oleh DJP karena belum melaporkan SPT Tahunan Badan atau terdapat tunggakan pajak, akan membuat sistem SABH memblokir akses PT secara langsung.

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana Status NIB Perusahaan Saat Diblokir?

 

Pada saat PT mengalami pemblokiran, NIB perusahaan tidak dihapus dari database, melainkan diubah statusnya menjadi “Tidak Aktif” atau dibekukan. Apabila NIB berstatus demikian, tentunya akan membawa akibat bagi PT itu sendiri. Dampak ini seperti:

 

1. Akses Perizinan Terkunci: PT tidak dapat mengajukan izin baru, mengubah data perusahaan, ataupun mengurus PB UMKU pada sistem OSS.

2. Transaksi Kegiatan Perusahaan Terhambat: Status pemblokiran dapat terdeteksi saat pemeriksaan rutin oleh pihak seperti perbankan, otoritas Bea Cukai (ekspor-impor), maupun saat mengikuti tender B2B/B2G. Hal ini dikarenakan status pemblokiran membuat NIB berstatus tidak aktif, sedangkan semua aktivitas bisnis maupun perbankan mewajibkan NIB untuk berstatus aktif.

3. Kegiatan Operasional Dianggap Ilegal: Jika masa berlaku izin pendukung telah habis dan tidak dapat diperpanjang selama masa pemblokiran, kegiatan operasional PT di lapangan akan dianggap tidak memiliki izin (ilegal).

4. Masuk ke Dalam Blacklist Vendor: Selain gugur dalam administrasi tender saat ini, pemblokiran NIB yang berlarut-larut bisa membuat reputasi PT menurun dan berisiko dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) oleh penyelenggara tender B2B/B2G. Hal ini merupakan dampak jangka panjangnya.

5. Sanksi Hukum Meningkat: NIB yang telah diblokir tetapi perusahaan masih nekat melanjutkan kegiatan operasional/komersial di lapangan dapat dituntut melalui dua hal, id est, pidana dan sanksi administratif. Secara pidana, akan dikenakan 1-5 tahun hukuman penjara, denda berkisar ratusan juta hingga miliaran rupiah, dan menyita seluruh aset maupun membongkar banguna perusahaan. Secara sanksi administratif, akan dikenakan secara bertahap, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan operasional, denda admnistratif, hingga pencabutan perizinan berusaha. 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana Langkah Membuka Pemblokiran PT?

 

Masing-masing penyebab utama pemblokiran memiliki langkah-langkah tersendiri. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, cobalah mengecek perbandingan status pada SABH (diakses di AHU Online), OSS, dan DJP. Setelah sudah mengakses dan menemukan ciri-ciri pemblokiran (umumnya tidak bisa diakses), maka ikuti langkah-langkah berikut:

 

 

1.‎ Membuka Pemblokiran Pada SABH

1. Jika Belum Melapor BO: Daftarkan data pemilik manfaat sebenarnya (pemegang saham >25% atau pengendali) secara elektronik di laman resmi Beneficiary Ownership (BO) AHU Online. Setelah data dikirim, ajukan permohonan buka blokir resmi melalui email atau surat tertulis ke Subdit Badan Hukum Kemenkum.

2. Jika Belum Lapor Tahunan: Tunjuk notaris untuk memvalidasi dan mengunggah akta RUPS tahunan serta laporan keuangan ke SABH, serta bayar PNBP pembukaan blokir yang berlaku.

3. Jika Belum Menyesuaikan ke KBLI 2025: Identifikasi kode KBLI baru di OSS. Apabila masuk skema One-to-Many (satu kode lama pecah jadi banyak kode baru), maka harus memilih satu per satu secara manual. Jika bidang usaha mengalami penyesuaian deskripsi yang signifikan, hubungi Notaris untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar di AHU Online. Setelah mengidentifikasi, masuk ke OSS untuk kemudian memilih menu Perizinan Berusaha, lalu Perubahan Badan Usaha, dan kemudian isi Formulir Penyesuaian KBLI 2025. Setelah semua beres, tunggu hingga sistem menerbitkan NIB versi terbaru.

 

 

 

2. Membuka Pemblokiran Pada OSS

1. Jika Belum Melapor LKPM: Masuk ke menu Pelaporan di OSS, lalu isi realisasi investasi untuk periode-periode yang terlewat. Jika perusahaan sempat vakum tanpa aktivitas keuangan, Anda tetap wajib melapor dengan nilai nihil atau nol. 

2. Jika Masalah Pajak: Laporkan SPT Tahunan Badan yang terlewat (2 tahun terakhir) atau lunasi utang pajak yang ditagihkan. Setelah itu, konfirmasi ke Account Representative (AR) di KPP tempat PT terdaftar agar status KSWP diperbarui menjadi valid kembali.

3. Ajukan Reaktivasi: Tunggu validasi dari BKPM. Pada beberapa kasus tertentu, juga harus menyertakan komitmen kepatuhan tertulis agar sanksi pemblokiran dicabut.

Waktu pemulihan membutuhkan sekitar 1–3 hari kerja jika pemblokiran berasal dari OSS. Namun, jika pemblokiran berasal dari SABH, prosesnya bisa memakan waktu 2–7 hari kerja (setelah dokumen lengkap diunggah) atau 2–4 minggu jika memerlukan perbaikan akta lewat RUPS terlebih dahulu.

 

 

 

 

 

 

 

Q&A

1. Apakah status PT yang terblokir berdampak pada rekam jejak pribadi Direksi di perusahaan lain?

Tidak langsung. Namun, apabila pemblokiran PT dipicu oleh keterlibatan tindak pidana perpajakan, penunggakan pajak skala besar, atau pelanggaran hukum berat, data Direksi serta Pemegang Saham akan masuk dalam basis data pengawasan atau blacklist Kemenkum dan Ditjen Pajak. Hal ini akan menghambat permohonan pendirian badan usaha baru atau pengajuan kredit perbankan atas nama pribadi.

2. Apa yang terjadi jika pemblokiran PT dibiarkan dalam jangka panjang tanpa dilakukan pemulihan?

PT akan dijatuhi pencabutan izin usaha permanen oleh OSS. Selain itu, pada Pasal 146 UU Nomor 40 Tahun 2007, kejaksaan atau pihak berkepentingan berwenang dapat mengajukan permohonan pembubaran PT ke Pengadilan Negeri atas dasar perseroan tidak lagi memenuhi kewajiban hukum dan operasional.

3. Apakah PT yang sedang terblokir di SABH bisa melakukan perubahan struktur Direksi atau Pemegang Saham?

Tidak bisa. Seluruh fitur pengajuan perubahan akta perseroan—termasuk pergantian Direksi, pengalihan saham, maupun penyesuaian modal—otomatis terkunci oleh sistem. Perusahaan wajib menyelesaikan sumber utama pemblokiran terlebih dahulu hingga blokir dibuka oleh SABH, barulah akta perubahan struktur organisasi dapat diproses dan disahkan oleh Notaris.

 

 

 

 

 

 

Mengalami Kendala Dalam Membuka Pemblokiran PT Anda?

Dengan Tim Waktunya Legal, Anda tidak perlu khawatir kembali akibat kendala-kendala yang Anda hadapi. Kami siap mendampingi Anda sepenuhnya, mulai dari melakukan peninjauan status perizinan, membantu penyelesaian LKPM tertunda, hingga mengurus pembukaan blokir di OSS serta SABH agar kegiatan operasional PT Anda dapat berjalan kembali dengan legal.

 

Tidak hanya itu saja, kami juga melayani dan membantu dalam berbagai macam hal! Mulai dari pendirian badan usaha PT, CV, PT Perorangan, Yayasan, hingga berbagai macam kebutuhan dan tambahan-tambahan kecil lainnya. Konsultasikan saja kebutuhan Anda kepada tim ahli kami melalui WhatsApp atau kunjungi website resmi kami, Waktunya Legal, untuk memulai sekarang! Temukan juga berbagai macam informasi, berita, dan panduan seputar legalitas/perizinan/hukum usaha pada Artikel Waktunya Legal.

 

 

 

 

 

Referensi

1. Peraturan BPK RI — Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2. Peraturan BPK RI — Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

3. Peraturan BPK RI — Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.