Greenwashing: Klaim Ramah Lingkungan Palsu yang Bisa Dijerat Hukum

Penulis   :   Muhammad Rakasyah Pratama 

Editor     :   Adella Rahman

Dalam beberapa tahun terakhir, tren bisnis “go green” dan penerapan ESG semakin kuat. Banyak perusahaan berlomba mengklaim produknya sebagai ramah lingkungan atau berkelanjutan untuk menarik konsumen dan meningkatkan citra. Namun, dalam praktiknya, tidak semua klaim tersebut didukung oleh data yang jelas. Istilah seperti “eco-friendly”, “sustainable”, atau “green” sering digunakan tanpa verifikasi yang memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah semua klaim lingkungan tersebut benar, atau justru berpotensi menyesatkan?

Dari sini, perlu dipahami tiga hal utama, yaitu:

1.     Apa yang dimaksud dengan greenwashing?
2.     Apakah praktik ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum di Indonesia?
3.     Apa risiko hukum bagi perusahaan yang melakukannya?

Pengertian dan Praktik Greenwashing dalam Bisnis

Greenwashing adalah praktik ketika perusahaan memberikan kesan seolah-olah produknya ramah lingkungan atau berkelanjutan, padahal tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan kata lain, ada perbedaan antara klaim yang disampaikan ke publik dengan realitas di lapangan.

Dalam praktiknya, greenwashing dapat muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari klaim lingkungan yang tidak didukung bukti, penggunaan istilah yang ambigu seperti “eco-friendly” atau “green” tanpa standar yang jelas, hingga penggunaan label atau sertifikasi yang tidak kredibel. Ada juga praktik di mana perusahaan hanya menonjolkan satu aspek “ramah lingkungan” sambil menutupi dampak negatif lainnya.

Secara karakteristik, greenwashing biasanya mengandung informasi yang menyesatkan (misleading), tidak transparan, dan sulit untuk diverifikasi oleh konsumen. Hal ini membuat publik kesulitan membedakan antara klaim yang benar dan yang sekadar strategi pemasaran.

Di lapangan, praktik ini sering terlihat dalam iklan produk yang mengklaim ramah lingkungan tanpa dasar yang jelas, laporan ESG yang dilebih-lebihkan, atau klaim seperti “net zero” yang tidak disertai roadmap atau langkah konkret. Dampaknya tidak hanya menyesatkan konsumen, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan. Lebih jauh, praktik ini membuka potensi pelanggaran hukum, terutama jika klaim yang disampaikan terbukti tidak benar atau menyesatkan.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Apakah Greenwashing Bisa Dijerat Hukum?

Greenwashing memang tidak disebut secara eksplisit dalam undang-undang di Indonesia. Namun, praktik ini tetap bisa dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum jika memenuhi unsur-unsur tertentu, terutama ketika mengandung informasi yang menyesatkan atau merugikan pihak lain.

Kualifikasi Hukum

1.   Perlindungan Konsumen
   Greenwashing dapat dikategorikan sebagai pelanggaran karena memuat klaim yang menyesatkan atau tidak benar, sehingga melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jujur.
2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
   Jika klaim lingkungan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen atau pihak lain, maka dapat masuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum.
3.   Hukum Lingkungan
   Apabila klaim “ramah lingkungan” tidak sesuai dengan dampak nyata yang ditimbulkan, perusahaan juga dapat dinilai melanggar kewajiban perlindungan lingkungan.

Konstruksi Hukum

Secara logika hukum, greenwashing dapat dibangun sebagai berikut: klaim yang tidak benar atau dilebih-lebihkan → informasi menyesatkan → pelanggaran kewajiban memberikan informasi yang jujur → menimbulkan kerugian → dapat digugat secara hukum.

Implikasi Hukum

1. Perdata

• Gugatan ganti rugi
• Tuntutan penghentian iklan atau klaim

1. Administratif

• Sanksi dari regulator
• Pembatasan hingga pencabutan izin tertentu

1. Pidana (kondisional)

• Dapat terjadi jika terdapat unsur penipuan, manipulasi, atau fraud

Prinsip Hukum yang Digunakan

• Transparansi (transparency)
• Itikad baik (good faith)
• Perlindungan konsumen (consumer protection)

Selain risiko hukum, greenwashing juga berdampak serius secara bisnis, seperti kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan investor, serta penurunan kredibilitas dalam penilaian ESG.

Tidak semua klaim lingkungan otomatis melanggar hukum. Klaim tetap sah selama:

• dapat dibuktikan secara faktual,
• disampaikan secara transparan, dan
• tidak menyesatkan publik.

Kesimpulan

Greenwashing bukan sekadar isu etika, tapi berisiko hukum. Klaim “ramah lingkungan” yang tidak berbasis fakta atau menyesatkan bisa berujung pada gugatan, sanksi administratif, hingga kerusakan reputasi. Karena itu, sejak awal pendirian PT, penting memastikan aspek legal sudah benar termasuk kesesuaian kegiatan usaha, perizinan, dan klaim bisnis yang akan digunakan.

Waktunya Legal Indonesia siap membantu pendirian PT secara legal dan tepat, agar bisnis Anda aman sejak awal dan terhindar dari risiko hukum di kemudian hari.

Q&A

1. Apa itu greenwashing? Greenwashing adalah praktik ketika perusahaan mengklaim produknya ramah lingkungan, padahal tidak didukung fakta atau data yang jelas.
2. Apakah greenwashing melanggar hukum di Indonesia? Bisa. Jika klaim tersebut menyesatkan konsumen atau tidak sesuai kondisi nyata, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum.
3. Apa risiko bagi perusahaan? Risikonya meliputi gugatan hukum, sanksi administratif, serta kerusakan reputasi yang berdampak pada kepercayaan pasar.

Referensi

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen