Hati-Hati! Kebocoran Data Konsumen Bisa Berujung Pidana?

Penulis   :   Muhammad Rakasyah Pratama 

Editor     :   Adella Rahman

Di era digital saat ini, kebocoran data konsumen semakin sering terjadi, baik di sektor e-commerce, fintech, maupun berbagai aplikasi digital. Perusahaan mengumpulkan berbagai data pribadi seperti nama, nomor HP, email, hingga data identitas untuk kepentingan bisnis. Namun, dalam praktiknya, sistem keamanan tidak selalu memadai, bahkan tidak jarang data tersebut diperjualbelikan atau disalahgunakan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah kebocoran data hanya sekadar kesalahan teknis, atau justru sudah menjadi pelanggaran hukum? Untuk itu, penting memahami :

1.  Apa kewajiban hukum perusahaan dalam melindungi data pribadi?
2.  Apa saja bentuk pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai kebocoran data?
3. Apa konsekuensi hukum yang dapat timbul dari kejadian tersebut?

Kewajiban Perusahaan dalam Melindungi Data Pribadi Konsumen

Data pribadi merupakan setiap informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti nama, alamat, nomor identitas, hingga data finansial. Dalam konteks bisnis digital, data ini menjadi aset penting, tetapi sekaligus membawa konsekuensi hukum yang tidak ringan.

Secara umum, perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data, mencegah akses tanpa izin, serta memastikan sistem yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang memadai. Kewajiban ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab hukum terhadap konsumen.

Lebih spesifik, perusahaan wajib memperoleh persetujuan (consent) sebelum mengumpulkan atau menggunakan data, memastikan penggunaan data sesuai dengan tujuan yang disampaikan, tidak menyalahgunakan data untuk kepentingan lain, serta menghapus data apabila sudah tidak diperlukan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan data tidak boleh sembarangan dan harus berbasis prinsip akuntabilitas. Dalam posisi hukumnya, perusahaan bertindak sebagai pengendali data, yaitu pihak yang mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan data pribadi. Status ini membuat perusahaan menjadi pihak utama yang dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran.

Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, risiko yang muncul tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga hukum, mulai dari kebocoran data, penyalahgunaan informasi, hingga kerugian yang dialami oleh konsumen.

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik
• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Kapan Kebocoran Data Menjadi Pelanggaran Hukum?

Tidak semua kebocoran data otomatis menjadi pidana. Namun, bisa menjadi pelanggaran hukum jika terjadi karena kelalaian atau kesalahan perusahaan.

Bentuk pelanggaran yang umum meliputi akses ilegal seperti peretasan, sistem keamanan yang lemah, penyalahgunaan data (misalnya dijual atau digunakan tanpa izin), serta kurangnya pengendalian internal terhadap akses data.

Secara hukum, ketika data bocor lalu merugikan konsumen, maka hak privasi telah dilanggar dan perusahaan dapat dimintai tanggung jawab.

Dampaknya bisa berupa:

• Administratif: teguran, denda, pembatasan usaha
• Perdata: gugatan ganti rugi
• Pidana: jika ada unsur kesengajaan atau penyalahgunaan

Tanggung jawab utama ada pada perusahaan sebagai pengendali data, dan dalam kondisi tertentu bisa meluas ke direksi. Prinsip yang digunakan adalah perlindungan data, hak privasi, dan akuntabilitas.

Namun, perusahaan bisa membela diri jika sudah memiliki sistem keamanan yang layak dan kejadian benar-benar di luar kendali.

Kesimpulan

Data pribadi adalah aset sensitif yang wajib dilindungi, dan perlindungannya merupakan kewajiban hukum bagi setiap perusahaan. Kebocoran data tidak bisa dianggap sepele, karena dapat berujung pada sanksi serius, bahkan pidana jika terjadi karena kelalaian atau penyalahgunaan. Risiko yang dihadapi tidak hanya berupa sanksi administratif dan gugatan perdata, tetapi juga dapat mengganggu operasional dan reputasi perusahaan secara keseluruhan.

Karena itu, sejak tahap awal pendirian PT, aspek perlindungan data sudah harus diperhatikan. Banyak pelaku usaha masih fokus pada legalitas formal seperti akta dan izin usaha, tetapi belum memasukkan sistem pengelolaan dan perlindungan data sebagai bagian dari struktur bisnis. Padahal, membangun sistem yang benar sejak awal mulai dari kebijakan privasi, mekanisme pengelolaan data, hingga standar keamanan akan jauh lebih aman dibanding memperbaiki setelah terjadi masalah.

Waktunya Legal Indonesia siap membantu proses pendirian PT sekaligus memastikan aspek legal compliance, termasuk perlindungan data pribadi, sudah terstruktur dengan baik sejak awal agar bisnis Anda tidak hanya legal, tetapi juga aman secara hukum.

Q&A

1. Apa kewajiban perusahaan dalam melindungi data pribadi? Perusahaan wajib menjaga keamanan data, memperoleh persetujuan (consent), menggunakan data sesuai tujuan, dan mencegah akses atau penyalahgunaan oleh pihak lain.
2. Apa yang dimaksud kebocoran data? Kebocoran data adalah kondisi di mana data pribadi diakses, digunakan, atau tersebar tanpa izin, baik karena peretasan, kelalaian sistem, maupun penyalahgunaan internal.
3. Apa konsekuensi hukumnya? Perusahaan bisa dikenai sanksi administratif, digugat secara perdata, bahkan berpotensi pidana jika terdapat kelalaian serius atau penyalahgunaan data.

Referensi

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Transaksi Elektronik
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik