Audit BKPM di OSS makin ketat: Apa saja yang paling sering jadi Temuan?

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem perizinan berbasis OSS-RBA yang diawasi oleh BKPM mengalami penguatan signifikan dalam aspek pengawasan kepatuhan investasi. Banyak pelaku usaha, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), mulai menghadapi evaluasi dan audit kepatuhan yang lebih ketat, terutama terkait kesesuaian data perizinan, laporan kegiatan investasi, hingga realisasi modal.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting:

1. Kapan sebenarnya perusahaan bisa diaudit BKPM?
2. Apa saja yang sering menjadi temuan?
3. Bagaimana konsekuensi hukumnya jika terjadi pelanggaran?

Ketidaksesuaian Data OSS dan Praktik Operasional Perusahaan dalam Pengawasan BKPM

Pembahasan isu terkait pengawasan BKPM dalam sistem OSS-RBA berfokus pada meningkatnya intensitas audit kepatuhan investasi terhadap perusahaan.

Dalam praktiknya, perusahaan sering menghadapi permasalahan seperti:

•         ketidaksesuaian antara NIB dan kegiatan usaha di lapangan
•         ketidakpatuhan pelaporan LKPM
•         realisasi investasi yang tidak sesuai komitmen awal
•         serta penggunaan izin usaha yang tidak diperbarui sesuai perubahan kegiatan bisnis

Fenomena tersebut menunjukkan adanya gap struktural antara data administratif dalam sistem OSS dengan kondisi operasional riil perusahaan, yang pada akhirnya menjadi dasar utama BKPM dalam melakukan evaluasi dan audit kepatuhan investasi.

Dasar Hukum

• Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
• Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja
• PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Kondisi BKPM Melakukan Audit / Evaluasi

BKPM dapat melakukan audit atau evaluasi terhadap perusahaan apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam kepatuhan perizinan dan investasi, seperti:

• data OSS tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan
• keterlambatan atau tidak adanya pelaporan LKPM
• usaha berada dalam kategori risiko menengah hingga tinggi
• adanya laporan atau temuan dari instansi lain
• realisasi investasi tidak sesuai dengan rencana awal

Pengawasan ini dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), sehingga audit hanya difokuskan pada perusahaan yang dianggap memiliki potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian.

Temuan yang Paling Sering dalam Audit OSS-BKPM

Dalam praktik pengawasan, beberapa temuan yang paling sering ditemukan adalah:

• ketidaksesuaian antara KBLI dan kegiatan usaha sebenarnya
• pelaporan LKPM yang tidak dilakukan atau tidak akurat
• realisasi investasi yang tidak sesuai dengan komitmen awal
• perubahan kegiatan usaha tanpa pembaruan data OSS
• belum terpenuhinya izin teknis sektoral yang diwajibkan

Temuan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya patuh dalam menjaga kesesuaian data OSS dengan kondisi operasional di lapangan.

Konsekuensi Hukum bagi Perusahaan

Jika dalam audit ditemukan pelanggaran, BKPM dapat memberikan beberapa konsekuensi hukum, antara lain:

• Sanksi administratif, seperti:
  • peringatan tertulis
  • pembekuan NIB atau izin usaha
  • pencabutan izin usaha
• Pembatasan kegiatan usaha, seperti:
  • tidak dapat melakukan ekspansi usaha
  • dibatasi dalam pengajuan perizinan baru di OSS
• Risiko kehilangan fasilitas investasi, seperti:
  • pencabutan insentif investasi
  • pembatalan fasilitas kemudahan berusaha

Dalam kasus tertentu, jika ditemukan unsur kesengajaan seperti manipulasi data atau fraud, maka permasalahan dapat berkembang menjadi sengketa hukum yang lebih serius, termasuk potensi ranah pidana.

Kesimpulan

Audit BKPM dalam sistem OSS-RBA merupakan instrumen pengawasan berbasis risiko yang bertujuan memastikan kesesuaian antara data perizinan dengan realisasi kegiatan usaha di lapangan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap OSS bukan hanya persoalan administratif, tetapi menjadi faktor fundamental dalam menjaga keberlanjutan dan keamanan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk sejak tahap awal pendirian PT.

Dalam praktiknya, banyak permasalahan kepatuhan OSS justru berawal dari tahap pendirian dan penyesuaian struktur usaha yang tidak tepat sejak awal. Untuk memastikan pendirian PT, pemilihan KBLI, hingga perizinan OSS-RBA Anda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, konsultasikan kebutuhan hukum perusahaan Anda bersama WaktunyaLegal Indonesia.

Q&A

1. Kapan BKPM melakukan audit terhadap perusahaan?

BKPM melakukan audit jika ada indikasi ketidaksesuaian, seperti data OSS tidak sesuai dengan kegiatan usaha, keterlambatan LKPM, usaha berisiko tinggi, atau adanya temuan dari instansi lain.

2. Apa yang paling sering diperiksa dalam audit OSS?

Yang paling sering diperiksa adalah kesesuaian KBLI, laporan LKPM, realisasi investasi, serta apakah izin usaha sudah sesuai dengan kegiatan bisnis yang berjalan.

3. Apa saja masalah yang sering ditemukan?

Masalah yang sering muncul antara lain KBLI tidak sesuai, LKPM tidak dilaporkan atau tidak akurat, investasi tidak sesuai rencana, dan perubahan usaha yang tidak diperbarui di OSS.

Referensi

• • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
  • Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko