Nominee Agreement dalam PT PMA: Masih Aman atau Berisiko Tinggi?

Dalam praktik Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia, struktur kepemilikan saham menjadi salah satu aspek paling krusial dalam menentukan legalitas suatu investasi. Salah satu praktik yang masih sering ditemui adalah penggunaan nominee agreement, yaitu mekanisme di mana pihak lokal ditunjuk sebagai pemegang saham formal atas nama investor asing, sementara pengendalian sebenarnya tetap berada pada pihak asing. Meskipun dalam praktik bisnis sering dianggap sebagai solusi teknis untuk menyesuaikan dengan ketentuan kepemilikan asing, penggunaan nominee dalam struktur PT PMA menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan penting terkait posisi hukumnya dalam sistem hukum investasi Indonesia: apakah praktik tersebut masih dapat dianggap aman secara regulasi, atau justru mengandung risiko hukum yang tinggi bagi perusahaan?

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan nominee agreement dalam struktur PT PMA?
2. Apakah praktik nominee diakui atau justru dilarang dalam hukum investasi di Indonesia?
3. Apa saja risiko hukum yang dapat timbul dari penggunaan nominee dalam struktur kepemilikan PT PMA?

Penggunaan Nominee Agreement dalam Struktur Kepemilikan PT PMA

Isu utama dalam praktik Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia adalah masih ditemukannya penggunaan nominee agreement dalam struktur kepemilikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA). Dalam skema ini, pihak lokal bertindak sebagai pemegang saham secara formal, sementara pengendalian dan kepentingan ekonomi yang sebenarnya tetap berada pada investor asing.

Praktik tersebut umumnya muncul karena beberapa faktor, antara lain:

•         adanya pembatasan kepemilikan asing pada sektor usaha tertentu
•         upaya penyesuaian terhadap ketentuan perizinan investasi
•         strategi pengendalian perusahaan secara tidak langsung oleh investor asing

Namun demikian, penggunaan struktur nominee ini menimbulkan permasalahan hukum yang cukup fundamental, khususnya terkait aspek transparansi kepemilikan saham, kepastian hukum, serta kepatuhan terhadap ketentuan penanaman modal di Indonesia.

Dasar Hukum

• Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
• Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Pengertian nominee agreement dalam PT PMA

Nominee agreement adalah perjanjian di mana pihak lokal ditunjuk sebagai pemegang saham secara formal dalam suatu PT PMA, namun secara nyata kepemilikan dan pengendalian perusahaan berada pada investor asing.

Dengan demikian, terdapat pemisahan antara:

• kepemilikan formal, yaitu nama yang tercatat dalam akta pendirian perusahaan
• kepemilikan sebenarnya (beneficial ownership), yaitu pihak yang mengendalikan dan menikmati manfaat ekonomi perusahaan

Status hukum nominee di Indonesia

Dalam hukum Indonesia, praktik nominee tidak diatur secara eksplisit sebagai mekanisme yang sah, dan dalam banyak hal justru dipandang tidak sesuai dengan prinsip hukum penanaman modal.

Hal ini karena praktik tersebut dapat:

• bertentangan dengan prinsip transparansi kepemilikan saham
• berpotensi melanggar ketentuan batas kepemilikan asing
• dikategorikan sebagai bentuk penyelundupan hukum (legal circumvention)

Risiko hukum penggunaan nominee

Penggunaan nominee dalam struktur PT PMA dapat menimbulkan sejumlah risiko hukum, antara lain:

• Ketidakabsahan struktur kepemilikan, apabila terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum
• Sanksi administratif dari BKPM, termasuk terkait perizinan investasi
• Sengketa kepemilikan saham antara pihak nominee dan investor sebenarnya
• Risiko perdata maupun pidana, terutama jika terdapat unsur penyesatan atau penyembunyian fakta hukum
• Ketidakpastian hukum jangka panjang, yang dapat mempengaruhi stabilitas operasional perusahaan

Kesimpulan

Nominee agreement dalam struktur PT PMA pada dasarnya merupakan praktik yang memiliki tingkat risiko hukum tinggi di Indonesia. Meskipun dalam praktik bisnis masih sering digunakan, mekanisme ini tidak memiliki pengakuan yang kuat dalam sistem hukum investasi nasional dan berpotensi menimbulkan konsekuensi serius terhadap legalitas perusahaan. Oleh karena itu, struktur kepemilikan dalam PT PMA harus disusun secara transparan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menghindari potensi sengketa, ketidakpastian hukum, maupun sanksi di kemudian hari.

Untuk memastikan pendirian dan struktur PT PMA Anda sesuai dengan ketentuan hukum investasi di Indonesia, konsultasikan kebutuhan hukum perusahaan Anda bersama WaktunyaLegal Indonesia.

Q&A

1. Apa itu nominee agreement dalam PT PMA?

Nominee agreement adalah skema di mana pihak lokal ditunjuk sebagai pemegang saham secara formal, tetapi pengendalian dan manfaat ekonomi sebenarnya berada pada investor asing.

2. Kenapa praktik nominee masih digunakan?

Biasanya digunakan untuk menyiasati pembatasan kepemilikan asing di sektor tertentu, atau sebagai strategi pengaturan struktur bisnis dalam praktik investasi.

3. Apakah nominee agreement sah menurut hukum Indonesia?

Praktik nominee tidak diakui secara eksplisit dalam hukum Indonesia dan pada prinsipnya dianggap tidak sesuai dengan ketentuan investasi, terutama jika digunakan untuk menghindari aturan kepemilikan asing.

Referensi

• Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
• Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko