Memahami Tindakan Audit dan Evaluasi dari BKPM bagi PT PMA

Penulis : Rakasyah Pratama | Editor : Adella Rahman | Dipublikasikan : 7 Agustus 2026 | Diperbarui : 13 Oktober 2026

 

 

Dalam pendekatan bernama Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), kemudahan bagi PT PMA senantiasa diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Pengawasan ini dilakukan oleh BKPM. Semakin besar skala investasi dan tingkat risiko usaha, maka semakin intensif pula proses audit dan evaluasi kepatuhan yang dilakukan. 

 

Apabila tidak patuh terhadap komitmen investasi, maka akan mendatangkan risiko yang tidak diinginkan bagi pelaku usaha itu sendiri. Daripada berlama-lama, yuk simak pembahasannya pada artikel ini!

 

 

 

 

 

 

 

Intisari Jawaban

BKPM memiliki kewenangan untuk melakukan audit kepatuhan dan evaluasi ketertiban pada PT PMA melalui pemeriksaan berbagai macam hal, seperti dokumen administratif perusahaan, pernyataan formal perusahaan secara daring maupun luring, hingga pemeriksaan secara fisik di lapangan. Pemeriksaan dipicu oleh berbagai macam hal, seperti  ketidakpatuhan penyampaian LKPM, ketidaksesuaian realisasi modal yang disetor, dugaan pelanggaran berizinan berusaha, hingga laporan pengaduan dari masyarakat atau ketidaksesuaian data perusahaan pada sistem OSS. 

 

Pelanggaran atas komitmen Izin berisiko dijatuhi sanksi admisnitratif secara berjenjang dan bertahap, mulai dari surat peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan NIB atau Izin Usaha. Tak hanya itu, pelanggaran juga akan menjatuhkan sanksi yang juga sama memberatkan, seperti berupa gugatan perdata, sengketa tata usaha negara (PTUN), hingga tuntutan pidana bila terdapat pemalsuan data. 

 

 

 

 

Apa Dasar Hukum Pemeriksaan dan Pengawasan PT PMA?

 

Kewenangan untuk melakukan audit dan evaluasi kepatuhan penanaman modal berlandaskan pada beberapa peraturan, inter alia:

 

1. UU Nomor 25 Tahun 2007 : Sebagai landasan hukum utama bagi setiap aktivitas investasi di Indonesia. Ia mengatur kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan kemitraan, hak-hak pekerja, pelestarian lingkungan, dan kewajiban melaporkan perkembangan investasi melalui penyampaian LKPM secara berkala. Peraturan ini memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk melakukan pemantauan dan menjatuhkan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.

2. UU Nomor 6 Tahun 2023 : Ia menggeser fokus pemerintah dari yang semula mengawasi aspek administratif di awal (ex-ante approval) menjadi pengawasan ketat di lapangan selama operasional usaha berjalan (ex-post monitoring). Sehingga, peraturan ini mengesahkan pelaksanaan inspeksi, audit, dan evaluasi di lapangan berdasarkan tingkat risiko usaha PT PMA.

3. PP Nomor 28 Tahun 2025 : Ia merupakan landasan dasar hukum utama sebagai acuan operasional saat ini bagi BKPM dan Pemda dalam melaksanakan pembinaan, audit kepatuhan, pengawasan rutin maupun sidak, serta evaluasi terhadap komitmen yang dinyatakan oleh PT PMA melalui sistem OSS. Di dalamnya, peraturan ini juga mengatur standardisasi pengawasan secara berkala dan sanksi administratif secara berjenjang serta bertahap.

 

 

 

 

Apa Pemicu Pelaksanaan Audit dan Evaluasi dari BKPM?

 

Audit dan evaluasi oleh BKPM dapat dipicu oleh berbagai macam hal. Umumnya, pelaksanaannya segera dijalnakan apabila ditemukan indikasi seperti:

 

1. Ketidakpatuhan LKPM : Penyampaian LKPM adalah kewajiban berkala. Apabila perusahaan tidak melapor, terlambat melapor, atau data terlihat mencurigakan, maka sistem OSS akan memberikan bendera merah (red flag) yang segera memicu pemeriksaan di lapangan.

2. Ketidaksesuaian Realisasi Investasi : BKPM memantau apakah modal yang disetor sesuai dengan ketentuan (terutama untuk PMA yang memiliki batas minimum investasi minimal Rp10 Miliar di luar tanah dan bangunan). Apabila komitmen ini tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu, maka evaluasi akan segera dilakukan.

3. Dugaan Pelanggaran Perizinan Berusaha : Kegiatan operasional usaha menyimpang dari kode KBLI yang telah dipilih sebelumnya, beroperasi tanpa izin operasional/komersial, atau belum memenuhi perizinan dasar lingkungan dan bangunan. Tanpa memperbarui izinnya, hal ini akan menjadi target utama audit dan evaluasi kepatuhan serta penertiban.

4. Pengaduan, Temuan Lapangan, dan Ketidaksesuaian Data : Pemicu yang tak kalah sering terjadi adalah apabila adanya laporan dari masyarakat (dapat berupa keluhan dan sebagainya), temuan instansi teknis lain, atau terdapat indikasi ketidaksesuaian data perusahaan pada sistem OSS dengan keadaan yang sebenarnya.

 

 

 

 

Apa Saja yang Diperiksa oleh BKPM?

 

Tujuan pelaksanaan audit dan evaluasi pada PT PMA adalah untuk memastikan bahwa perusahaan tetap aktif beroperasi dan bukan sekadar perusahaan fiktif (paper company). Dalam pemeriksaannya, BKPM memeriksa setidaknya 3 aspek, inter alia:

 

1. Aspek Legalitas dan Perizinan : Seperti Akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar (AD) terbaru, SK pengesahan Kemenkumham, NIB, dan persyaratan Izin operasional serta komersial tertentu sesuai dengan tingkat risiko usaha.

2. Aspek Realisasi Investasi : Seperti bukti modal setor (rekening koran atau bukti transfer), dokumen pembelian aset, pengadaan mesin/peralatan, dan kontrak kerja sama. BKPM membandingkan komitmen izin di awal dengan realisasi aktual sebenarnya dan penyampaian data yang ada pada LKPM.

3. Aspek Operasional dan Ketenagakerjaan : Seperti apakah kode KBLI yang telah dipilih sebelumnya benar-benar dijalankan di lapangan, penyerapan tenaga kerja lokal, legalitas Tenaga Kerja Asing (seperti RPTKA dan KITAP/KITAS), kepatuhan pajak, dan komitmen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL) demi memastikan bisnis berdampak positif untuk lingkungan sekitar serta sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

 

 

 

 

Apa Akibatnya Bila Ketidakpatuhan Terbukti saat Pemeriksaan?

 

Apabila terbukti, maka BKPM akan menjatuhkan sanksi administratif secara berjenjang dan bertahap untuk PT PMA:

 

1. Surat Peringatan Tertulis : Ini adalah langkah awal. Biasanya diberikan paling banyak 3 kali dengan tenggat waktu tertentu agar perusahaan segera memperbaiki kelalaiannya (seperti terlambat menyampaikan LKPM).

2. Pembatasan Kegiatan Usaha : Apabila peringatan tertulis diabaikan, BKPM dapat membatasi ruang gerak kegiatan operasional perusahaan, termasuk memblokir sementara akses menuju sistem OSS.

3. Pencabutan NIB / Izin Usaha : Apabila perusahaan tetap tidak patuh terhadap sanksi-sanksi sebelumnya yang telah diberikan atau bahkan melakukan pelanggaran yang berat, maka BKPM berhak untuk mencabut NIB atau Izin Usaha perusahaan.

4. Dampak Tambahan : Pelanggaran berat juga akan menjatuhkan sanksi yang juga sama memberatkan, seperti berupa gugatan perdata, sengketa tata usaha negara (PTUN), hingga tuntutan pidana apabila terdapat pemalsuan data.

 

 

 

 

 

Q&A

1. Berapa lama batas waktu yang diberikan PT PMA untuk menindaklanjuti Surat Peringatan Tertulis dari BKPM?

Pelaku usaha umumnya diberikan tenggat maksimal 30 hari kalender setiap tahapan surat peringatan (Peringatan I, II, hingga III) untuk melakukan perbaikan atau pernyataan formal.

 

2. Apakah penggunaan Virtual Office tetap aman saat BKPM melakukan inspeksi fisik lapangan?

Virtual Office hanya sah digunakan untuk fungsi administratif pada sektor usaha dengan tingkat risiko Rendah (R). Bagi kode KBLI yang mensyaratkan fasilitas operasional fisik yang nyata (termasuk PT PMA), ketiadaan lokasi operasional mandiri saat inspeksi lapangan akan dinilai sebagai ketidaksesuaian terhadap perizinan berusaha dan berisiko pada pembekuan izin.

 

3. Dapatkah PT PMA mengajukan keberatan atau sanggahan atas temuan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) BKPM?

 

Bisa. Direksi berhak menuliskan catatan keberatan secara formal langsung pada lembar BAP sebelum menandatanganinya di lokasi, serta dapat mengajukan surat pernyataan resmi yang dilengkapi bukti sanggahan (seperti bukti mutasi rekening, perizinan teknis daerah, atau dokumen aset) kepada Direktorat Wilayah BKPM terkait.

 

 

 

 

Khawatir Dengan Audit dan Evaluasi BKPM Terhadap Izin PT PMA Anda?

Dengan Tim Waktunya Legal, kami hadir sebagai pendamping profesional untuk memastikan seluruh kepatuhan hukum, investasi, dan legalitas kegiatan operasional usaha PT PMA Anda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim ahli kami akan membantu melayani Anda dalam berbagai macam hal, mulai dari peninjauan menyeluruh terhadap legalitas, pemenuhan modal setor, kode KBLI yang dipilih, persyaratan Izin usaha sesuai tingkat risiko usaha, menyusun/menyampaikan LKPM secara berkala, hingga advokasi profesional saat menerima surat teguran, pernyataan formal secara daring maupun luring, serta membantu menyusun sanggahan resmi atas BAP.

 

Tidak hanya itu saja, kami juga melayani dan membantu dalam berbagai macam hal! Mulai dari pendirian badan usaha PT, CV, PT Perorangan, Yayasan, hingga berbagai macam kebutuhan dan tambahan-tambahan kecil lainnya. Konsultasikan saja kebutuhan Anda kepada tim ahli kami melalui WhatsApp atau kunjungi website resmi kami, Waktunya Legal, untuk memulai sekarang! Temukan juga berbagai macam informasi, berita, dan panduan seputar legalitas/perizinan/hukum usaha pada Artikel Waktunya Legal.

 

 

 

 

Referensi

1. Peraturan BPK RI — Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2. Peraturan BPK RI — UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

3. Peraturan BPK RI — Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.