Ingin Menggunakan Usaha Jasa Maklon? Pahami Legalitas, Skema Kerja Sama, dan Regulasi yang Berlaku
Penulis : M. Fahrurrozi Rangkuti
Editor : Adella Rahman
Dalam praktik bisnis modern menggunakan usaha jasa maklon menjadi solusi strategis bagi pelaku usaha yang ingin memproduksi barang tanpa harus memiliki fasilitas produksi sendiri. Melalui skema ini, pemilik merek dapat fokus pada pemasaran dan pengembangan produk, sementara proses produksi dilakukan oleh perusahaan maklon yang telah memiliki sarana, standar mutu, serta perizinan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun demikian, penggunaan jasa maklon tidak hanya sebatas kerja sama produksi biasa. Terdapat aspek legalitas, perjanjian kerja sama, tanggung jawab mutu produk, hingga kepatuhan terhadap regulasi sektoral seperti ketentuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Artikel ini akan membahas mengenai usaha jasa maklon mulai dari legalitas, skema kerja sama dan regulasi yang berlaku..
Pertanyaan
Apa itu usaha jasa maklon dan bagaimana mekanisme kerjasama dengan pemilik merek?
Apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam memulai kerjasama dengan perusahaan maklon?
Apa itu usaha jasa maklon?
Jasa maklon adalah kerja sama antara perusahaan pemilik merek atau ide produk dengan menunjuk pihak lain untuk melakukan proses produksi sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemilik merek. Dalam praktiknya pemilik ide produk akan mengatur terkait desain, formula, merek serta standar kualitas sedangkan perusahaan jasa maklon bertanggung jawab atas proses produksi produk tersebut sesuai ketetapan dari pemberi maklon/pemilik merek.
Keuntungan dari penggunaan jasa maklon bagi pemilik merek karena tidak perlu lagi memikirkan terkait tempat produksi, peralatan maupun izin yang harus diurus namun tetap bisa berjualan dan mengembangkan produk dengan brand sendiri.
Dasar Hukum Usaha Jasa Maklon
Dibawah ini terdapat beberapa regulasi yang perlu diperhatikan bagi para pengguna jasa maklon maupun perusahaan maklon diantaranya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 tentang Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai;
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
Jenis-Jenis Perusahaan Maklon
Ketika ingin mencari penyedia jasa maklon, perlu anda ketahui terdapat jenis-jenis perusahaan maklon. Oleh karena itu sebelum anda bekerja sama dengan usaha jasa maklon terlebih dahulu melakukan riset dan mencari penyedia jasa maklon terbaik sesuai yang anda butuhkan. Dibawah ini terdapat beberapa jenis-jenis perusahaan maklon yaitu:
Toll Manufacturing: jenis perusahaan maklon yang hanya menyediakan fasilitas pembuatan produk saja tanpa menyediakan bahan baku produk. Dengan memilih jenis perusahaan maklon ini maka pemilik merek harus siap memilih dan menyediakan bahan baku produk.
Contract Manufacturing:Perusahaan maklon yang menyediakan fasilitas berupa pembuatan produk dan penyediaan bahan baku yang diperlukan sehingga pemilik merek tidak perlu repot untuk menyediakan bahan baku.
Fully fledged Manufacturing : Perusahaan maklon yang memiliki fasilitas terlengkap dengan menyediakan bahan baku, produksi produk secara masal serta penanggung jawab risiko maupun pengurusan legalitas dan pemasaran produk.
Mekanisme Kerja Perusahaan Maklon
Mekanisme kerja sama dengan perusahaan maklon hampir serupa dengan kemitraan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam sistem malon, pemilik merek biasanya menyediakan bahan baku, spesifikasi produk dan standar kualitas apa saja yang harus dipenuhi. Sedangkan perusahaan maklon bertanggung jawab untuk memproses bahan baku tersebut menjadi produk jadi sesuai dengan permintaan pemilik merek.
Kerjasama pemilik merek dengan perusahaan maklon dituangkan dalam bentuk kontrak kerja sama. Nantinya akan terjalin kerja sama antara pemilik merek dengan perusahaan maklon meliputi besaran biaya yang akan pemilik merk keluarkan, spesifikasi produk, lama proses, dan banyak lainnya.
Setelah terbentuknya kesepakatan antara pemilik merek dengan perusahaan maklon akan dilanjutkan pembuatan sampel produk dan pengujian sampel produk dari kedua belah pihak. Apabila pemilik merek telah puas dengan hasil produksi jasa maklon maka dilanjutkan produksi secara massal sesuai permintaan pemilik merek, namun sebelum itu bila produk memerlukan adanya sertifikasi tertentu maka perusahaan terlebih dahulu bia menyediakan pengurusan legalitas.
Aspek yang Perlu Diperhatikan Sebelum Memilih Perusahaan Jasa Maklon
Dalam melakukan hubungan kerja sama dengan perusahaan jasa maklon, pelaku usaha/pemilik merek harus memperhatikan beberapa aspek yang penting untuk diketahui sebelum menjalin kerja sama dengan perusahaan maklon yaitu:
Kepatuhan Regulasi
Pelaku usaha/pemilik merek yang menggunakan jasa maklon harus memastikan legalitas maupun izin terkait yang dimiliki oleh perusahaan maklon. Dikarenakan apabila hal ini sampai lolos atau tidak terdeteksi bisa berakibat fatal kedepannya bagi kedua belah pihak. Sebagai contoh, pelaku usaha/ pemilik merek kosmetik yang ingin menjalin kerja sama dengan perusahaan maklon maka harus dapat memastikan bahwa mitra maklon memiliki izin produksi yang sah dan memenuhi standar keamanan serta mutu yang ditetapkan oleh BPOM.
Menurut Pasal 10 Peraturan BPOM 12/2020, industri kosmetika yang menerima kontrak produksi wajib memenuhi tiga dokumen persyaratan sebagai berikut:
Nomor Induk Berusaha (NIB);
fotokopi sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) yang masih berlaku dengan masa berlaku minimal 6 bulan; dan
surat pernyataan dari direksi atau pimpinan perusahaan yang menyatakan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang kosmetika.
Kontrak dan Hak Kekayaan Intelektual
Aspek kekayaan intelektual menjadi faktor yang paling penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan hak atas formula produk, desain, dan inovasi untuk mencegah sengketa hukum terkait hak cipta atau paten di masa depan. Sejalan dengan itu, Pasal 9 Peraturan BPOM 12/2020 menyebutkan bahwa dokumen perjanjian tersebut harus disahkan oleh notaris dan setidaknya memuat informasi berikut:
nama usaha perorangan atau badan usaha pemberi kontrak;
nama industri kosmetika penerima kontrak;
merek dan/atau nama kosmetika; dan
masa berlaku perjanjian kerja sama kontrak.
c. Pengawasan dan Kualitas Produk
Dikarenakan seluruh proses produksi telah diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan maklon maka pemilik merek harus memastikan kualitas produk dan pengawasan ketat terhadap proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan maklon. Pengawasan ini juga terhadap regulasi yang berkaitan dengan proses produksi
Pengawasan bagi kualitas produk bertujuan untuk memastikan produk yang akan dipasarkan nantinya bermanfaat dan aman untuk dipergunakan konsumen. Sedangkan pengawasan terhadap regulasi diperlukan untuk memastikan agar setiap proses produksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kesimpulan
Penggunaan jasa maklon merupakan strategi bisnis yang efisien bagi pemilik merek yang ingin memproduksi barang tanpa harus memiliki fasilitas produksi sendiri. Namun, kerja sama ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena melibatkan aspek legalitas, kontrak, kepatuhan regulasi, hingga pengawasan mutu produk. Kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab antara para pihak menjadi kunci utama agar kerja sama berjalan aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sebelum menjalin kerja sama, pemilik merek perlu memastikan perusahaan maklon memiliki izin usaha yang sah, standar produksi yang memadai, serta memenuhi ketentuan regulasi sektoral—termasuk ketentuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk produk tertentu seperti kosmetik dan pangan olahan. Dengan perencanaan yang matang dan kontrak yang jelas, jasa maklon dapat menjadi solusi efektif untuk mengembangkan bisnis secara profesional dan minim risiko.
Q&A
Apakah pemilik merek tetap bertanggung jawab atas produk yang diproduksi oleh perusahaan maklon?
Ya. Meskipun proses produksi dilakukan oleh perusahaan maklon, pemilik merek tetap memiliki tanggung jawab terhadap produk yang beredar di pasar, terutama terkait mutu, keamanan, dan klaim produk. Oleh karena itu, pengawasan dan pengaturan dalam kontrak kerja sama menjadi sangat penting.
Apakah cukup hanya mengandalkan legalitas perusahaan maklon?
Tidak. Selain memastikan legalitas perusahaan maklon, pemilik merek juga harus memperhatikan isi perjanjian kerja sama, perlindungan hak kekayaan intelektual, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan produksi agar terhindar dari potensi sengketa dan risiko hukum di kemudian hari.
Jika Anda berencana mendirikan PT, CV, atau Firma sekaligus mengurus perizinan berusaha, PT WaktunyaLegal siap menjadi solusi Anda. Kami membantu proses pendirian dan perizinan usaha secara cepat, aman, dan terpercaya, sehingga Anda dapat fokus mengembangkan bisnis tanpa hambatan legalitas.
Mulai pendirian dan perizinan usaha Anda sekarang di: waktunyalegal.com
Source
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
Website
Sabilla Salsabila, Maklon Skincare Kian Diminati, Bagaimana Legalitasnya?, https://prolegal.id/maklon-skincare-kian-diminati-bagaimana-legalitasnya/, Diakses 22 Februari 2026
