Apakah Telat Menyampaikan LKPM Dapat Menyebabkan NIB Dicabut?

Penulis : Rakasyah Pratama | Editor : Adella Rahman | Dipublikasikan : 3 Agustus 2026 | Diperbarui : 27 Oktober 2026

 

 

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan sebuah kewajiban yang diterapkan sebagai bentuk pengawasan negara terhadap penanaman modal atau investasi dalam negeri. Sebagai contoh, bagi PT PMA, kewajiban ini memiliki peran yang penting karena terikat dengan status legalitas dan keberlanjutan kegiatan operasional usaha.

 

Meskipun demikian, masih terdapat pelaku usaha yang menganggap bahwa keterlambatan dalam menyampaikan LKPM tidak berdampak besar baginya. Padahal, akibat dari kelalaian kewajiban ini dapat berujung pada sanksi kurang baik yang cukup serius bagi keberlangsungan kegiatan usahanya. Daripada berlama-lama, yuk simak pembahasannya pada artikel ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Intisari Jawaban

LKPM merupakan laporan mengenai perkembangan realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, produksi, dan kendala usaha yang wajib disampaikan pelaku usaha kepada BKPM melalui sistem OSS. LKPM diwajibkan bagi kegiatan usaha skala kecil, menengah, dan besar. Sementara itu, kegiatan usaha skala mikro dan kegiatan usaha dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN atau APBD tidak diwajibkan.

 

Usaha skala kecil menyampaikan setiap 6 bulan sekali (setiap semester), sementara usaha skala menengah dan besar menyampaikan setiap 3 bulan sekali (setiap triwulan). Apabila telat menyampaikannya, maka akan dicatatkan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap sistem OSS dan menurunkan profil kegiatan usaha hingga dijatuhi dengan sanksi administratif yang diberikan secara bertahap serta progresif. Tetapi, BKPM juga telah menyediakan ruang untuk upaya keberatan dan perlindungan hukum. Hak-hak perlindungan ini telah diatur melalui sistem OSS.

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana Kewajiban LKPM?

LKPM merupakan laporan mengenai perkembangan realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, produksi, dan kendala usaha yang wajib disampaikan pelaku usaha kepada BKPM melalui sistem OSS.

 

A.‎ Siapa yang Wajib dan Dikecualikan?

1. Wajib Lapor — Bagi pelaku usaha skala kecil, menengah, dan besar (baik PMDN maupun PMA) yang telah memiliki NIB.

2. Dikecualikan — Bagi pelaku usaha skala mikro dan kegiatan usaha dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN atau APBD.

 

B. Jadwal Penyampaian Laporan

1. Usaha Kecil — Dilaporkan setiap 6 bulan sekali (setiap semester).

• Semester I (Januari–Juni) — Tenggat pada 10 Juli.

• Semester II (Juli–Desember) —  Tenggat pada 10 Januari tahun berikutnya.

 

2. Usaha Menengah dan Besar — Dilaporkan setiap 3 bulan sekali (setiap triwulan).

• Triwulan I (Januari–Maret) — Tenggat pada 10 April.

• Triwulan II (April–Juni) — Tenggat pada 10 Juli.

• Triwulan III (Juli–September) — Tenggat pada 10 Oktober.

• Triwulan IV (Oktober–Desember) — Tenggat pada 10 Januari tahun berikutnya.

 

C. Isi Laporan

1. Data Identitas Perusahaan —  Informasi legalitas dan profil kegiatan usaha yang terdaftar pada sistem OSS.

2. Realisasi Penanaman Modal (Investasi) — Terdapat beberapa halnya, seperti:

• Modal tetap — Berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan aset tetap lainnya.

• Modal kerja — Berupa bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya.

• Capaian Capital Expenditure (CAPEX) dan Operational Expenditure (OPEX).

3. Ketenagakerjaan — Jumlah penyerapan tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing (bila ada), baik selama tahap pembangunan fisik maupun produksi serta komersial.

4. Produksi dan Pemasaran — Kapasitas hasil produksi barang atau jasa, serta realisasi ekspor dan impor.

5. Kewajiban Perusahaan — Informasi terkait pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan (seperti CSR), kemitraan dengan UMKM, dan kewajiban sektoral lainnya.

6. Permasalahan yang Dihadapi — Kendala atau hambatan yang dialami pelaku usaha di lapangan. Hal ini dapat berupa masalah perizinan, tanah, pemanfaatan barang, dan pemasaran.

7. Data Penanggung Jawab — Nama dan kontak pimpinan atau Person in Charge (PIC) yang menyusun laporan.

 

 

 

 

 

 

Apa Akibatnya bila Telat Menyampaikan LKPM?

Telat menyampaikan LKPM melalui sistem OSS akan dicatatkan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap sistem OSS dan menurunkan profil kegiatan usaha hingga dijatuhi dengan sanksi administratif yang diberikan secara bertahap serta progresif.

 

A.‎ Perbedaan Telat Lapor dengan Tidak Lapor

1. Telat Lapor — Laporan tetap dikirim dan diterima lewat dari tenggat yang ditetapkan. Apabila sistem OSS masih membuka akses dan memberikan tanda terima, maka kewajiban pelaporan tetap tercatat dengan pencatatan keterlambatan sebagai bentuk ketidakpatuhan.

2. Tidak Lapor — Pelaku usaha sama sekali tidak mengirimkan laporan selama periode tertentu. Apabila dibiarkan tidak melapor hingga 2 periode berturut-turut, maka akan dijatuhkan dengan sanksi administratif.

 

B. Sanksi Administratif

Apabila keterlambatan bersifat keberlanjutan atau berulang hingga dianggap tidak patuh, maka:

 

1. Surat Peringatan Tertulis — Sistem OSS akan mengirimkan surat peringatan bertahap sebanyak 3 kali.

• Peringatan 1 — Diberikan dengan tenggat hingga 30 hari.

• Peringatan 2 — Diberikan dengan tenggat hingga 15 hari.

• Peringatan 3 — Diberikan dengan tenggat hingga 10 hari.

2. Pembatasan Hak Akses OSS —  Akun pelaku usaha dapat dibatasi atau diblokir. Dengan demikian, pelaku usaha menjadi terhambat dan bahkan tidak bisa melakukan berbagai hal yang diperlukan untuk kegiatan usahanya, seperti proses penambahan kode KBLI, perubahan data kegiatan usaha, atau pengurusan izin sektor tambahan tertentu.

3. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha — Apabila peringatan 3 diabaikan atau tidak dilaporkan selama 2 periode berturut-turut, maka pemerintah dapat menjatuhkan sanksi kembali berupa penghentian sementara kegiatan usaha.

4. Denda Administratif dan Daya Paksa Polisional — Setelah kegiatan usaha dihentikan, pemerintah juga memberikan sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang dan tindakan paksaan oleh pemerintah secara fisik guna menghentikan pelanggaran atau mengembalikan situasi ke keadaan semula dalam proses penyelesaian tindakan ilegal perusahaan.

5. Pencabutan Perizinan Berusaha — Sistem OSS akan membekukan hingga mencabut hal seperti NIB, hak akses, sertifikat standar, atau izin operasional kegiatan usaha terkait. Pencabutan izin membuat status badan hukum tetap ada secara yuridis, tetapi menarik haknya untuk beroperasi secara sah. Oleh karena itu, ia dapat berujung pada pembubaran atau pemblokiran dari sistem.

 

 

 

 

 

 

Apakah Terdapat Upaya Keberatan dan Perlindungan Hukum?

BKPM telah menyediakan ruang untuk upaya keberatan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terlambat atau belum menyampaikan LKPM. Hak-hak perlindungan ini telah diatur melalui sistem OSS.

 

A.‎ Upaya Keberatan

Apabila pelaku usaha mendapatkan sanksi atau pembekuan fitur pada sistem OSS yang dianggap keliru, misalnya sistem error saat pelaporan atau kegiatan usaha masuk kategori pengecualian, maka terdapat jalur administratif yang dapat ditempuh, id est:

 

1. Pemanfaatan Klinik LKPM — BKPM menyediakan layanan Klinik LKPM di setiap periode pelaporan. Pelaku usaha dapat mengajukan sanggahan teknis, berkonsultasi mengenai kendala sistem, atau meminta pembukaan blokir akun secara formal kepada pemeriksa dari BKPM atau DPMPTSP daerah setempat.

2. Keberatan Administratif — Pelaku usaha memiliki hak untuk mengajukan Upaya Keberatan tertulis kepada pemerintah atau BKPM yang menerbitkan surat keputusan sanksi administratif tersebut bila dirasa terdapat kekeliruan data objek pada sanksi yang diberikan.

 

B. Perlindungan Hukum

Pemerintah menerapkan prinsip pembinaan dan keadilan (proporsionalitas). Perlindungan hukum utama bagi pelaku usaha adalah sanksi tidak dijatuhkan secara serta-merta, melainkan melalui tahapan administratif yang panjang.

 

1. Peraturan 2 Periode — Sanksi peringatan tertulis baru akan diterbitkan apabila pelaku usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 periode berturut-turut.

2. Menerima Keterlambatan Harian — Apabika pelaku usaha terlambat selama beberapa hari, tetapi sistem OSS masih membuka akses pelaporan dan laporan berhasil mendapatkan tanda terima (approve), maka kewajiban pelaporan dianggap telah terpenuhi dan tidak dijatuhi dengan penghentian sementara kegiatan usaha.

3. Surat Peringatan Gugur — Apabila perusahaan terlanjur menerima surat Peringatan tertulis, maka sanksi tersebut akan dinyatakan gugur secara langsung begitu pelaku usaha melakukan pemulihan dengan mengisi dan mengirimkan LKPM yang menunggak pada periode berikutnya melalui sistem OSS.

 

C. Langkah Pemulihan (Mitigasi)

Apabila pelaku usaha mendapati usahanya tercatat sebagai terlambat dan masuk dalam daftar sanksi administratif pada akun OSS, maka terdapat beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk memulihkannya, id est:

 

1. Memeriksa Fitur Daftar Sanksi — Masuk ke akun OSS. Setelahnya, pilih menu “Sanksi” untuk kemudian “Daftar Sanksi”. Pelaku usaha dapat memeriksa detail seperti kode KBLI dan triwulan mana yang dianggap melanggar.

2. Menyampaikan Laporan Susulan — Masuk pada menu “Pelaporan LKPM” dan selesaikan pengisian data laporan realisasi investasi yang terlewat.

3. Persetujuan Pemeriksa — Pastikan status penyampaian laporan berubah dari “Terkirim” menjadi “Disetujui” agar status profil kepatuhan kegiatan usaha kembali pulih.

 

 

 

 

 

 

Q&A

1. Apakah keterlambatan dalam menyampaikan LKPM dapat menyebabkan NIB dicabut?

Pada tahap keterlambatan, hal ini tidak diberikan dan hanya sebatas pada pencatatan bentuk ketidakpatuhan terhadap sistem OSS dan menurunkan profil kegiatan usaha. Tetapi, apabila dibiarkan hingga tidak melapor selama 2 periode berturut-turut, maka akan dijatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan perizinan berusaha (termasuk NIB).

 

2. Bagaimana tahapan pemberian sanksinya?

Dalam pelaksanaannya, sanksi yang diberikan merupakan sanksi administratif yang bersifat bertahap dan progresif. Secara berturut-turut, hal ini dimulai dari peringatan tertulis, pembatasan hak akses pada sistem OSS, penghentian sementara kegiatan usaha, pengenaan denda administratif serta daya paksa polisional, hingga pencabutan perizinan berusaha.

 

3. Apakah pelaku usaha dapat mengajukan upaya keberatan terhadap sanksi yang diberikan?

Ya. BKPM telah menyediakan ruang untuk upaya keberatan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terlambat atau belum menyampaikan LKPM. Hak-hak perlindungan ini telah diatur melalui sistem OSS. Pelaku usaha dapat memanfaatkan klinik BKPM dan mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada pemerintah atau BKPM yang menerbitkan surat keputusan sanksi administratif tersebut.

 

 

 

 

 

 

Ingin Selalu Menyampaikan LKPM Tepat Waktu dan Tidak Molor?

Dengan Tim Waktunya Legal, kami hadir sebagai pendamping dan konsultan profesional untuk memastikan keseluruhan kegiatan usaha Anda tetap patuh dalam memenuhi kewajiban yang diperlukan. Tim ahli kami akan membantu Anda dalam berbagai hal, mulai dari pemeriksaan informasi yang akan disusun dalam LKPM, penyusunan LKPM dengan lengkap serta akurat, mengurus penyampaian LKPM secara berkala serta rutin sesuai dengan skala kegiatan usaha kepada BKPM melalui sistem OSS, hingga melakukan audit serta evaluasi kepatuhan terhadap keseluruhan kegiatan usaha dalam melaksanakan kewajibannya.

 

Tidak hanya itu saja, kami juga melayani dan membantu dalam berbagai macam hal! Mulai dari pendirian badan usaha PT, CV, PT Perorangan, Yayasan, hingga berbagai macam kebutuhan dan tambahan-tambahan kecil lainnya. Konsultasikan saja kebutuhan Anda kepada tim ahli kami melalui WhatsApp atau kunjungi website resmi kami, Waktunya Legal, untuk memulai sekarang! Temukan juga berbagai macam informasi, berita, dan panduan seputar legalitas/perizinan/hukum usaha pada Artikel Waktunya Legal.

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

1. Peraturan BPK RI — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan BPK RI — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

3. Peraturan BPK RI — Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).