Lebih Baik PT atau Yayasan sebagai Bentuk Badan Hukum SPPG?

Penulis : Rakasyah Pratama | Editor : Adella Rahman | Dipublikasikan : 3 Agustus 2026 | Diperbarui : 27 Oktober 2026

 

 

Sebelum SPPG dapat berdiri, pelaku usaha perlu memilih bentuk badan hukum terlebih dulu. Dalam penentuannya, hal ini sering menuai sebuah pertanyaan mengenai pilihan antara Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan yang lebih baik.

 

Pertanyaan ini menjadi semakin menarik dalam konteks SPPG yang bergerak sebagai layanan publik dan berdasarkan program sosial. Apabila kegiatannya memiliki bagian pelayanan dan pengelolaan dana serta operasional, maka bentuk badan hukumnya juga perlu disesuaikan dengan tujuan dan model kegiatannya. Daripada berlama-lama, yuk simak pembahasannya pada artikel ini!

 

 

 

 

 

 

 

 

Intisari Jawaban

PT dan Yayasan merupakan dua badan hukum di Indonesia yang berbeda dalam berbagai hal, mulai dari tujuan, dasar hukum, struktur, permodalan, dan pembagian keuntungan, hingga hubungan bisnisnya. Dalam pengelolaan SPPG, bentuk badan sosial, seperti Yayasan, merupakan pilihan yang diwajibkan dan lebih disarankan oleh BGN dibandingkan bentuk badan usaha komersial biasa seperti PT. 

 

Hal ini dilihat dari berbagai aspek, seperti kebijakan resmi pemerintah (BGN), keuangan serta pajak, hingga keterlibatan pelaku usaha pada rantai pasok mitra SPPG. Apabila bentuk badan PT atau Yayasan tidak sesuai dengan kegiatan dapur produksi SPPG, maka dapat membawa dampak kurang baik yang serius bagi kegiatan operasionalnya. Hal ini dapat berupa pelanggaran prinsip Ultra Vires, pengenaan beban pajak yang tinggi, hingga pemutusan hubungan kerja sama (blacklist).

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuk, Mengenal Perbedaan Antara PT dan Yayasan!

PT dan Yayasan adalah dua badan hukum di Indonesia yang berbeda dalam berbagai hal, mulai dari tujuan, dasar hukum, struktur, permodalan, dan pembagian keuntungan, hingga hubungan bisnisnya.

 

A.‎ Tujuan Pendirian

1. PT — Berorientasi pada keuntungan (profit-oriented) untuk menjalankan kegiatan bisnis dan perdagangan.

2. Yayasan — Berorientasi pada kegiatan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan (non-profit).

 

B. Dasar Hukum

1. PT — Diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

2. Yayasan — Diatur melalui UU Nomor 16 Tahun 2001 jo. UU Nomor 28 Tahun 2004.

 

C. Struktur Organisasi

1. PT — Terdiri dari Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

2. Yayasan — Terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas (tidak memiliki anggota atau pemegang saham).

 

D. Permodalan dan Kepemilikan Aset

1. PT — Modal terbagi atas saham yang disetor oleh para pemegang saham dan harta perusahaan terpisah dari harta pribadi.

2. Yayasan — Berasal dari pemisahan kekayaan pribadi pendiri menjadi kekayaan awal yayasan, ditambah sumbangan, hibah, atau donasi. Pendiri tidak memiliki hak kepemilikan pribadi atas aset yayasan.

 

E. Pembagian Keuntungan

1. PT — Keuntungan atau laba bersih dapat dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Yayasan — Keuntungan tidak boleh dibagikan kepada pendiri atau pengurus, melainkan harus dimasukkan kembali untuk membiayai dan memajukan tujuan sosial yayasan.

 

F. Hubungan Bisnis

1. PT — Menjalankan bisnis komersial secara langsung.

2. Yayaasan — Tidak boleh menjalankan bisnis komersial secara langsung sebagai inti kegiatan, tetapi boleh mendirikan atau memiliki penyertaan modal di dalam sebuah PT untuk menunjang kegiatan sosialnya.

 

 

 

 

 

Lebih Baik PT atau Yayasan untuk SPPG?

Dalam pengelolaan SPPG, bentuk badan sosial, seperti Yayasan, merupakan pilihan yang diwajibkan dan lebih disarankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dibandingkan bentuk badan usaha komersial biasa seperti PT.

 

A.‎ Kebijakan Resmi Pemerintah (BGN)

1. Orientasi Nirlaba — Presiden Prabowo Subianto dan BGN mengarahkan agar mitra pengelola SPPG berbentuk Yayasan (khususnya bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan) karena Program MBG dirancang sebagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, bukan tempat untuk bisnis komersial.

2. Bukan untuk PT Murni — Sejak awal perancangan, PT murni tidak diprioritaskan atau tidak dibolehkan sebagai pengelola utama SPPG, dengan tujuan agar keuntungan tipis yang didapat bisa kembali untuk membantu operasional lembaga sosial atau pendidikan terkait (seperti pesantren dan sekolah).

 

B. Aspek Keuangan dan Pajak

1. Badan Sosial (Yayasan) — Bersifat nirlaba, bebas dari beban pajak tertentu atas dana bantuan pemerintah/hibah, serta lebih efisien secara legal dalam mengelola anggaran sosial. Dana dikelola lewat rekening bersama (joint account) antara yayasan dan BGN.

2. Badan Usaha (PT) — Tunduk pada kewajiban pajak badan yang lebih kompleks (seperti PPh dan PPN) dari setiap aktivitas komersial, sehingga tidak selaras dengan sifat anggaran bantuan pemerintah pada SPPG.

 

C. Keterlibatan Pelaku Usaha pada Rantai Pasok

1. Meskipun pengelola utama SPPG diarahkan berbentuk badan sosial atau Yayasan, pelaku usaha lokal (seperti UMKM, koperasi, BUMDes, dan PT Perorangan) wajib dilibatkan sebagai pemasok bahan baku dan bahan pangan. Hal ini diatur dalam Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026.

2. Artinya, bentuk badan usaha tetap memiliki peran besar, tetapi diposisikan sebagai mitra rantai pasok atau penyuplai bahan pangan, bukan sebagai pemilik atau operator utama dapur SPPG itu sendiri.

 

 

 

 

 

 

Apa Risikonya bila Tidak Sesuai dengan Kegiatan SPPG?

Ketidaksesuaian antara bentuk badan PT atau Yayasan dengan kegiatan dapur produksi SPPG dapat membawa dampak kurang baik yang serius bagi kegiatan operasionalnya.

 

A.‎ Risiko bagi Yayasan

1. Pelanggaran Prinsip Ultra Vires — Yayasan dinilai bertindak di luar kewenangan dan tujuan pengesahan anggaran dasarnya karena menjalankan bisnis distribusi pangan skala besar secara komersial langsung tanpa melalui badan usaha pembantu (seperti mendirikan PT di bawah yayasan).

2. Penerapan Piercing the Corporate Veil — Apabila terbukti terjadi penyalahgunaan badan hukum (misuse of legal entity), maka pelindung kekayaan yayasan akan gugur. Artinya, seluruh tanggung jawab hukum akan mengejar harta pribadi milik struktur organisasi Yayasan.

3. Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi — Kepala SPPG merupakan penyelenggara negara (PPPK / Aparatur Negara). Apabila yayasan menuntut biaya atau melakukan potongan dana dari operasional dapur untuk memperkaya oknum atau struktur organisasi yayasan, maka dianggap sebagai tindak pidana korupsi dan gratifikasi, yang diatur secara berturut-turut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001.

 

B. Risiko PT

1. Beban Pajak yang Tinggi — Berbeda dengan Yayasan yang bisa memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak atas hibah/bantuan sosial, aktivitas yang dilewatkan melalui PT akan terkena objek pajak penuh, termasuk PPN dan PPh badan (laba usaha). Hal ini dapat membuat unit operasional dapur SPPG mengalami defisit anggaran operasional secara legal karena pemotongan pajak dengan nilai yang besar.

 

C. Sanksi Administratif dan Operasional dari BGN

1. Pemutusan Hubungan Kerja Sama (Blacklist) — BGN secara tegas akan menangguhkan operasional SPPG dan melakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

2. Hak Distribusi Dialihkan (Redistribusi) — Layanan pemberian makanan akan segera dialihkan kepada SPPG lain yang patuh, sehingga mitra yang melanggar akan kehilangan hak kelola proyek.

3. Skema Pergantian Yayasan — Mitra pengelola dan investor fisik dapur SPPG sepenuhnya diberikan ruang untuk menggantikan Yayasan penaungnya bila Yayasan tersebut dinilai menyalahgunakan wewenang atau tidak berkontribusi secara nyata pada operasional dapur.

 

 

 

 

 

Q&A

1. Apa perbedaan utama antara PT dan Yayasan?

PT merupakan badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan dan membagikan laba kepada pemegang saham. Sementara itu, Yayasan merupakan badan hukum nirlaba yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada pendirinya.

 

2. SPPG sebaiknya berbentuk apa?

Pemilihannya bergantung pada tujuan utamanya. Apabila berorientasi pada pelayanan sosial tanpa pembagian keuntungan, maka Yayasan merupakan pilihan yang baik. Tetapi, apabila bersifat komersial dan ingin menghasilkan keuntungan, maka PT lebih sesuai.

 

3. Apa risikonya bila salah memilih bentuk badan untuk kegiatan SPPG?

Hal ini akan menyebabkan cukup banyak dampak kurang baik yang serius. Bagi Yayasan, hal ini dapat melanggar prinsip Ultra Vires dan penerapan Piercing the Corporate Veil. Bagi PT, hal ini dapat dikenakan beban pajak yang tinggi. Selain keduanya, terdapat sanksi administratif dan operasional dari BGN, seperti pemutusan hubungan kerja sama dan hak distribusinya dialihkan kepada SPPG lain.

 

 

 

 

 

 

Bingung Memilih Bentuk Badan Apa untuk Kegiatan Usaha Anda?

Dengan Tim Waktunya Legal, kami hadir sebagai pendamping dan konsultan profesional untuk menemani serta memastikan setiap langkah kegiatan usaha bisnis Anda merupakan yang terbaik. Tim ahli kami akan membantu Anda dalam berbagai macam hal, mulai dari penentuan bentuk badan yang diinginkan, pengurusan pendirian bentuk badan yang dipilih, melakukan audit serta evaluasi berkala serta rutin terhadap keseluruhan kegiatan usaha, hingga selalu menyediakan bimbingan tambahan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

 

Kami melayani dan membantu dalam pendirian badan usaha PT, CV, PT Perorangan, hingga Yayasan. Konsultasikan saja kebutuhan Anda kepada tim ahli kami melalui WhatsApp atau kunjungi website resmi kami, Waktunya Legal, untuk memulai sekarang! Temukan juga berbagai macam informasi, berita, dan panduan seputar legalitas/perizinan/hukum usaha pada Artikel Waktunya Legal.

 

 

 

 

Daftar Pustaka

1. Peraturan BPK RI — Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Peraturan BPK RI — Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

3. Peraturan BPK RI — Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

4. Database Peraturan — Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pelibatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Perseroan Perorangan, Koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Badan Usaha Milik Desa.