Memahami Ketidaksesuaian Badan Hukum Terhadap Kegiatan SPPG

Penulis : Rakasyah Pratama | Editor : Adella Rahman | Dipublikasikan : 3 Agustus 2026 | Diperbarui : 27 Oktober 2025

Sebelum dapat menjalankan kegiatan SPPG, terdapat sebuah proses penentuan bentuk badan hukum terlebih dulu. Dalam pemilihannya, terdapat bentuk seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan yang memiliki dampak langsung terhadap tata kelola, pertanggungjawaban, pengelolaan dana, hingga izin operasional untuk kegiatan SPPG.

Tetapi, permasalahan segera muncul ketika bentuk badan hukum yang dipilih tidak sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Akibatnya, hal ini pun berdampak pada aspek perizinan, pengawasan, hingga kemungkinan untuk terjerat dalam persoalan hukum, terutama bila melibatkan pengelolaan dana publik seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Daripada berlama-lama, yuk simak pembahasannya pada artikel ini.

Intisari Jawaban

Bentuk badan hukum dan legalitas yang diakui untuk mitra SPPG dalam Program MBG terdiri dari setidaknya 6 pilihan, id est, Yayasan, Koperasi, BUMDes, PT, PT Perorangan, dan CV. Persyaratan dan dokumen yang bersifat wajib akan ditujukan kepada laman resmi Mitra BGN untuk diunggah, inter alia, akta pendirian dan perubahan, SK pengesahan Kemenkumham, NIB, NPWP dan bukti SPT, laporan keuangan dan rekening koran, serta SLHS.

Apabila bentuk badan hukum SPPG tidak sesuai dengan ketentuan regulasi, maka hal tersebut dapat menimbulkan berbagai akibat kurang baik yang serius, seperti pelanggaran asas regulasi dan Ultra Vires, penangguhan dan penghentian kegiatan operasional usaha, pemutusan aliran dana bantuan pemerintah, hingga pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana korupsi atau gratifikasi.

Apa Bentuk Badan Hukum SPPG?

Bentuk badan hukum dan legalitas yang diakui untuk SPPG dalam Program MBG terdiri dari setidaknya 6 pilihan.

A.‎ Badan Hukum Utama

BGN bekerja sama dengan entitas legal untuk bertindak sebagai penanggung jawab utama operasional dapur, logistik, dan manajemen SPPG di wilayah tertentu. Bentuk badan hukum tersebut inter alia:

1. Yayasan — Berperan sebagai salah satu badan usaha berbadan hukum penanggung jawab utama. Yayasan bertugas mengelola manajemen, SDM, penyediaan bangunan dapur sesuai standar, serta memegang tanggung jawab hukum penuh atas operasional satu atau beberapa SPPG.

2. Koperasi — Khususnya Koperasi Umum dan Desa/Kelurahan atau badan usaha lainnya berbasis ekonomi kerakyatan. Koperasi dapat ditunjuk mengelola dapur komunitas guna memastikan perputaran ekonomi terjadi langsung di tingkat masyarakat lokal.

3. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) — Berperan sebagai pengelola atau penyedia fasilitas di tingkat desa demi memastikan pasokan pangan lokal terintegrasi langsung dengan unit produksi gizi.

B. Badan Hukum Komersial dan Penyedia

Selain bentuk usaha utama, program ini membuka jalur kemitraan bagi pelaku usaha komersial untuk bertindak sebagai penyuplai bahan baku baku (pangan lokal) atau penyedia jasa boga (catering) pendukung. Bentuk badan hukum tersebut inter alia:

4. PT — Berperan sebagai salah satu badan usaha berbadan hukum. PT digunakan oleh perusahaan skala menengah hingga besar yang/untuk menyuplai rantai pasok maupun logistik kendaraan distribusi makanan.

5. PT Perorangan — Berperan sebagai salah satu badan usaha berbadan hukum khusus untuk usaha perorangan dengan tanggung jawab terbatas. PT Perorangan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro perorangan untuk memiliki legalitas formal berstatus badan hukum tanpa modal minimum yang besar.

6. Commanditaire Vennootschap (CV) — Berperan sebagai badan usaha berbentuk persekutuan dan merupakan bentuk badan usaha non-hukum (atau non-PT) yang diakui untuk kemitraan skala UMKM lokal, seperti penyedia layanan logistik regional dan vendor bahan dapur pangan.

Apa Persyaratan yang Diperlukan sebagai SPPG?

Setiap badan hukum yang mengajukan diri menjadi Mitra BGN diwajibkan untuk melewati proses pemeriksaan terlebih dulu. Persyaratan dan dokumen yang bersifat wajib akan ditujukan kepada laman resmi Mitra BGN untuk diunggah, inter alia:

Apa Akibatnya bila Bentuk Badan Hukum Tidak Sesuai?

Apabila bentuk badan hukum SPPG untuk Program MBG tidak sesuai dengan ketentuan regulasi, maka hal tersebut dapat menimbulkan berbagai akibat kurang baik yang serius, seperti:

A.‎ Pelanggaran Asas Regulasi dan Ultra Vires

BGN menetapkan bahwa mitra pengelola SPPG wajib berbadan hukum Yayasan sebagai utamanya. Apabila entitas yang digunakan tidak sesuai, maka:

1. Ketidaksesuaian Sifat Nirlaba dan Operasional —  Sifat nirlaba Yayasan dengan kegiatan operasional yang dijalankannya menjadi tidak selaras dengan yang diinginkan.

2. Melanggar Prinsip Ultra Vires — Berarti bertindak melampaui batas kewenangan yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 jo. UU Nomor 28 Tahun 2004.

B. Penangguhan dan Penghentian Operasional

BGN menerapkan sistem pengawasan ketat terhadap legalitas dan tata kelola operasional. Apabila keduanya mengalami ketidaksesuaian, maka akan dijatuhkan sanksi administratif secara bertahap dan progresif, id est:

1. Penerbitan Surat Peringatan (SP-1 hingga SP-2).

2. Penangguhan operasional (suspend) sementara waktu untuk proses audit dan evaluasi.

3. Penghentian operasional secara permanen (ditutup) bagi dapur pelayanan yang dinilai tidak disiplin, menyalahgunakan wewenang, atau tidak mematuhi standar badan hukum penanggung jawab utama.

C. Pemutusan Aliran Dana Bantuan Pemerintah

Berdasarkan juknis bantuan pemerintah program MBG, apabila bentuk badan hukumnya bersifat cacat atau tidak sah, maka:

1. SPPG yang ditangguhkan atau tidak sesuai aturan tidak akan menerima pembayaran subsidi atau anggaran dari negara.

2. BGN dapat membekukan atau menarik kembali aliran dana dari rekening virtual account dapur pelayanan yang bermasalah demi menyelamatkan kas negara.

D. Pertanggungjawaban Hukum

Posisi kepala dapur atau pengelola SPPG dibiayai oleh negara dan bertindak atas nama Program Strategis Nasional (PSN), sehingga ketidakjelasan status hukum mitra berakibat pada ranah hukum.

Apabila ditemukan penyelewengan anggaran akibat bentuk hukum yang salah atau fiktif, maka hal tersebut akan langsung diserahkan kepada aparat penegak hukum (seperti Kejaksaan Agung atau Kepolisian) atas dugaan tindak pidana korupsi atau gratifikasi.

1.‎ Tindak Pidana Korupsi 

Diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, penyalahgunaan anggaran untuk memperkaya diri sendiri akan dijerat dengan:

• Pasal 2 Ayat (1) — Menjerat perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau korporasi dan merugikan keuangan negara dengan ancaman penjara 4–20 tahun hingga maksimal seumur hidup disertai denda sebesar Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

• Pasal 3 — Menjerat penyalahgunaan wewenang karena jabatan yang merugikan keuangan negara dengan ancaman penjara 1–20 tahun hingga seumur hidup disertai denda sebesar Rp50 juta hingga Rp1 miliar.

• Pasal 18 (Hukuman Tambahan) — Kewajiban membayar uang pengganti sebesar nilai harta yang dikorupsi.

2.‎ Tindak Pidana Gratifikasi

Diatur dalam Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001, tindakan gratifikasi merupakan pemberian ilegal kepada pegawai atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan. Sanksinya berupa pidana penjara 4–20 tahun hingga seumur hidup disertai denda sebesar Rp200 juta hingga Rp1 miliar, dengan 2 ketentuan berikut:

• Pasal 12B ayat (1) — Merupakan pembuktian terbalik. Beban pembuktian beralih ke penerima bila nilai gratifikasi mencapai ≥Rp10 juta, sementara <Rp10 juta akan dibuktikan oleh jaksa.

• Pasal 12C — Merupakan pengecualian. Pidana gugur bila penerima melaporkannya kepada KPK maksimal 30 hari kerja.

Q&A

Bingung Memilih Badan Hukum untuk Kegiatan Usaha Anda?

Dengan Tim Waktunya Legal, kami hadir sebagai pendamping dan konsultan profesional untuk menemani setiap langkah kegiatan usaha Anda. Tim ahli kami akan membantu melayani Anda dari awal hingga tuntas, mulai penentuan badan usaha yang diinginkan, mendirikan badan usaha yang dipilih, pengurusan seluruh persyaratan maupun kewajiban yang diperlukan selama proses pendirian, hingga rutin melakukan audit serta evaluasi keseluruhan kegiatan usaha setelah berdiri.

Kami juga melayani dan membantu dalam pendirian badan usaha PT, CV, PT Perorangan, Yayasan, hingga berbagai macam kebutuhan dan tambahan-tambahan kecil lainnya. Konsultasikan saja kebutuhan Anda kepada tim ahli kami melalui WhatsApp atau kunjungi website resmi kami, Waktunya Legal, untuk memulai sekarang! Temukan juga berbagai macam informasi, berita, dan panduan seputar legalitas/perizinan/hukum usaha pada Artikel Waktunya Legal.

Daftar Pustaka

1. Peraturan BPK RI — Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Peraturan BPK RI — Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

3. Peraturan BPK RI — Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

4. Peraturan BPK RI — Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Peraturan BPK RI — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Hukum Online — Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHD).