Waktunya Legal

Penulis   :   Rakasyah PratamaEditor     :   Adella RahmanLaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan kewajiban hukum bagi setiap pelaku usaha penanaman modal, termasuk Perseroan Terbatas (PT) dan khususnya PT PMA. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan investasi oleh negara.Namun, muncul pertanyaan penting dalam hukum korporasi: apabila terjadi kelalaian atau keterlambatan penyampaian […]

Penulis   :   Rakasyah PratamaEditor     :   Adella RahmanPengelolaan dana dalam program SPPG yang bersumber dari MBG (Makan Bergizi Gratis atau program bantuan sejenis) tidak dapat dipandang sebagai aktivitas sosial biasa. Ketika dana berasal dari alokasi pemerintah atau terhubung dengan kebijakan publik, maka aspek legalitas dan akuntabilitas menjadi sangat krusial.Kesalahan dalam memahami status dana, mekanisme pengawasan, […]

Penulis   :   Rakasyah PratamaEditor     :   Adella RahmanPengelolaan dana program MBG (Makan Bergizi Gratis atau program bantuan sejenis) menuntut akuntabilitas yang tinggi, terutama apabila dana tersebut bersumber dari anggaran negara atau kerja sama resmi dengan pemerintah. Namun dalam praktik, tidak jarang kegiatan dijalankan tanpa badan hukum yang jelas atau tanpa perizinan yang sesuai.Kondisi ini menimbulkan […]

Penulis   :   Rakasyah PratamaEditor     :   Adella RahmanPenentuan bentuk badan hukum dalam menjalankan kegiatan SPPG bukan sekadar persoalan administratif pendirian entitas. Pilihan antara Perseroan Terbatas (PT) atau Yayasan memiliki implikasi langsung terhadap tata kelola, pertanggungjawaban, pengelolaan dana, serta validitas izin operasional.Permasalahan muncul ketika bentuk badan hukum yang dipilih tidak sejalan dengan karakter kegiatan yang dijalankan. […]

Penulis   :   Rakasyah PratamaEditor     :   Adella RahmanLaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan kewajiban hukum yang melekat pada setiap penanam modal, termasuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA). Dalam praktik, kewajiban ini sering dianggap sebagai urusan administratif yang dapat didelegasikan kepada staf atau konsultan.Namun, ketika terjadi keterlambatan atau pelanggaran penyampaian LKPM dan perusahaan dikenai […]

Penulis   :   Rakasyah PratamaEditor     :   Adella RahmanLaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bukan sekadar kewajiban administratif biasa, melainkan instrumen pengawasan negara terhadap realisasi investasi. Bagi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA), kewajiban ini memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan status legalitas dan keberlanjutan usaha.Masih terdapat pelaku usaha yang menganggap keterlambatan penyampaian LKPM tidak […]

Penulis   :   Rakasyah PratamaEditor     :   Adella RahmanPerubahan sistem perizinan berusaha melalui OSS Risk Based Approach (OSS RBA) membawa implikasi langsung terhadap kewajiban pelaku usaha, termasuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA). Pembaruan sistem tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga berdampak pada validitas dan keberlakuan izin usaha yang telah diterbitkan sebelumnya.Dalam praktik, masih […]

Penulis   :   Rakasyah PratamaEditor     :   Adella RahmanDalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA), pemerintah menerapkan batas waktu tertentu bagi instansi berwenang dalam memproses permohonan izin. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diterbitkan keputusan, sistem dapat menetapkan permohonan sebagai “dianggap disetujui” atau deemed granted.Bagi Perseroan Terbatas Penanaman Modal […]

Penulis   :   Ibnu Muas SaputraEditor     :   Adella RahmanKehadiran aparat kepolisian ke tempat usaha sering kali menimbulkan pertanyaan bagi para pelaku usaha. Apakah aparat kepolisian memiliki wewenang untuk memeriksa kelengkapan administrasi seperti izin lingkungan atau kepesertaan BPJS secara tiba-tiba? Memahami batasan wewenang kepolisian sangat penting agar pengusaha dapat bersikap kooperatif namun tetap terlindungi secara hukum.Berikut adalah […]