Ingin Buka Kursus Bahasa? Kenali Kode KBLI dan Syarat Pendiriannya
Penulis : Ibnu Muas Saputra
Editor : Adella Rahman
Meningkatnya kebutuhan akan keahlian bahasa asing membuka peluang besar bagi para pengusaha di bidang pendidikan. Namun, mendirikan lembaga kursus tidak semudah menyewa ruangan dan mencari pengajar. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, terdapat standarisasi perizinan yang harus dipenuhi agar sertifikat yang diterbitkan lembaga Anda diakui secara resmi oleh negara.
Berikut adalah artikel yang disusun secara sistematis dengan format poin-poin dan penjelasan singkat agar lebih mudah dipahami:
Pertanyaan:
Mengapa lembaga kursus bahasa asing dikategorikan sebagai satuan pendidikan nonformal menurut UU Sisdiknas?
Ke mana permohonan izin pendirian harus diajukan, dan berapa lama durasi proses persetujuannya?
Lembaga Kursus sebagai Pendidikan Nonformal
Berdasarkan sistem pendidikan di Indonesia, lembaga kursus memiliki posisi strategis sebagai pelengkap pendidikan formal:
Pengembangan Keterampilan Kerja: Kursus bahasa dikategorikan nonformal karena fokus pada pemberian keterampilan praktis (life skills) dan penguasaan pengetahuan fungsional dalam waktu singkat;
Sertifikasi Kompetensi: Sebagai satuan pendidikan nonformal, lembaga kursus berhak menyelenggarakan uji kompetensi bagi peserta didik agar mendapatkan sertifikat yang diakui oleh dunia kerja;
Fleksibilitas Kurikulum: Berbeda dengan sekolah formal, lembaga kursus memiliki fleksibilitas dalam menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau standar internasional (seperti TOEFL atau IELTS);
Fungsi Substitusi dan Suplemen: Lembaga ini berfungsi menambah atau menggantikan pendidikan formal bagi masyarakat yang membutuhkan kemahiran spesifik di luar jalur sekolah biasa.
Prosedur dan Durasi Pengajuan Izin
Sejak berlakunya sistem perizinan berbasis risiko, prosedur pengajuan kini terintegrasi secara digital:
Pendaftaran via OSS RBA: Permohonan pertama dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan memilih kode KBLI 85420 (Pendidikan Bahasa Swasta);
Dinas Pendidikan Setempat: Setelah mendapatkan NIB, pelaku usaha wajib melakukan verifikasi standar teknis ke Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Izin Operasional;
Verifikasi Lapangan: Petugas akan mengecek kesesuaian sarana prasarana, kualifikasi pengajar, dan kurikulum yang diajukan;
Durasi Proses: Secara normatif, jika seluruh dokumen lengkap dan sesuai standar, proses persetujuan di tingkat daerah biasanya memakan waktu 14 hingga 30 hari kerja, tergantung pada kecepatan verifikasi teknis di lapangan.
Penyelenggaraan lembaga kursus bahasa asing tunduk pada aturan ketat karena menyangkut kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025, bisnis ini diklasifikasikan berdasarkan risiko. Pengusaha tidak hanya wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga harus memenuhi Sertifikat Standar yang divalidasi oleh pemerintah daerah agar legalitas operasionalnya sah di mata hukum.
Tanpa adanya izin resmi dari Dinas Pendidikan, lembaga kursus tersebut dianggap ilegal. Dampaknya, lembaga tidak dapat mengeluarkan sertifikat kelulusan yang valid, tidak bisa mengakses dana bantuan pemerintah, dan berisiko terkena sanksi administratif berupa penutupan paksa oleh Satpol PP atau instansi terkait.
Q&A
Q1: Berapa masa berlaku NIB?
NIB berlaku selamanya selama lembaga kursus masih beroperasi dan tidak melakukan perubahan data fundamental pada struktur usahanya.
Q2: Berapa biaya pembuatan NIB?
Penerbitan NIB di sistem OSS RBA adalah gratis. Biaya biasanya muncul untuk pengurusan dokumen teknis di notaris atau jasa konsultan perizinan pendidikan.
Kesimpulan:
Mendirikan lembaga kursus bahasa asing memerlukan sinkronisasi antara legalitas bisnis (NIB) dan legalitas akademis (Izin operasional Dinas Pendidikan). Pastikan Anda menggunakan kode KBLI yang tepat dan menyiapkan dokumen kurikulum serta kualifikasi pengajar sejak awal. Dengan perizinan yang lengkap, lembaga Anda akan memiliki kredibilitas tinggi di mata calon siswa dan instansi mitra.
Butuh Bantuan Legalitas? Mengurus izin pendidikan nonformal membutuhkan ketelitian dalam penyusunan proposal teknis dan pengisian data di OSS RBA. Jangan sampai operasional Anda terhenti karena masalah perizinan.
Segera hubungi Waktunyalegal untuk pengurusan NIB, verifikasi Sertifikat Standar di Dinas Pendidikan, dan legalitas lembaga kursus Anda sekarang juga!
Referensi:
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
