Legalitas Logo pada Barang Impor dalam Hukum Merek Indonesia

Penulis   :   Ibnu Muas Saputra

Editor     :   Adella Rahman

Kegiatan impor barang bermerek seringkali melibatkan penyesuaian visual untuk kebutuhan pasar lokal, salah satunya adalah pencantuman logo tambahan atau label distributor. Dalam praktik bisnis di Indonesia, tindakan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak bersinggungan dengan hak eksklusif pemegang merek asli. Perlindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, di mana perlindungan diberikan kepada pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, termasuk terhadap produk-produk yang datang dari luar negeri.

Pertanyaan:

Apakah pencantuman logo tambahan pada barang impor bermerek diperbolehkan menurut hukum?

Apa saja risiko hukum jika penggunaan logo melanggar hak atas merek terdaftar?

Ketentuan Pencantuman Logo pada Barang Impor

Secara hukum, penggunaan logo tambahan pada barang impor dapat diperbolehkan maupun dilarang, tergantung pada kapasitas hukum pihak pengimpor dan izin dari pemilik merek. Beberapa poin penting yang mengatur hal ini adalah:

Izin melalui Lisensi atau Perjanjian Distribusi merupakan dasar utama yang memperbolehkan importir atau distributor menambahkan logo mereka pada kemasan atau produk;

Kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia sesuai regulasi perdagangan terkadang memerlukan penambahan stiker atau logo distributor sebagai bentuk kepatuhan administratif;

Larangan mengubah atau menghilangkan merek asli tanpa izin pemilik merek tetap berlaku untuk menjaga integritas produk dan hak moral pemilik merek;

Ketentuan pendaftaran sebagai Agen atau Distributor di Kementerian Perdagangan menjadi syarat agar aktivitas komersialisasi barang impor tersebut dianggap sah secara operasional.

Tanpa adanya dasar kontrak yang kuat, penambahan logo bisa dianggap sebagai upaya untuk mengelabui konsumen atau mendompleng reputasi merek utama.

Risiko Hukum Pelanggaran Hak atas Merek Terdaftar

Jika penggunaan atau pencantuman logo dilakukan tanpa izin dan menyebabkan kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar di Indonesia, maka muncul beberapa risiko hukum serius, yaitu:

Gugatan perdata berupa ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut melalui Pengadilan Niaga;

Sanksi pidana penjara atau denda yang cukup besar sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai perlindungan merek bagi pihak yang memproduksi atau mengedarkan barang dengan merek yang sama;

Penyitaan dan pemusnahan barang oleh pihak berwenang jika terbukti barang tersebut melanggar hak kekayaan intelektual atau menggunakan logo palsu;

Penangguhan sementara (border measures) oleh pihak Bea Cukai di pelabuhan jika terdapat kecurigaan pelanggaran merek pada barang impor yang masuk.

Langkah preventif dengan memastikan status pendaftaran merek di Indonesia adalah hal wajib bagi setiap pelaku usaha impor.

(Q&A)

Q: Apakah rahasia dagang perlu didaftarkan seperti merek?

A: Berbeda dengan merek, rahasia dagang tidak perlu didaftarkan secara publik ke negara karena perlindungannya lahir secara otomatis selama informasi tersebut dijaga kerahasiaannya, memiliki nilai ekonomi, dan dilakukan upaya penjagaan kerahasiaan.

Q: Jika saya mengimpor barang asli tapi menambahkan logo toko saya sendiri, apakah itu ilegal?

A: Jika penambahan logo tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga seolah-olah merek tersebut adalah milik Anda atau menutupi merek asli tanpa izin, hal itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak merek.

Q: Bagaimana cara memastikan produk impor saya aman secara legalitas merek?

A: Pastikan Anda memiliki surat penunjukan (Letter of Appointment) atau perjanjian lisensi yang mencakup izin penggunaan atau modifikasi label untuk wilayah Indonesia.

Kesimpulan

Legalitas pencantuman logo pada barang impor sangat bergantung pada hubungan kontraktual antara pemilik merek global dengan importir lokal. Penggunaan logo yang tidak sah atau melanggar hak merek terdaftar di Indonesia dapat berujung pada konsekuensi perdata hingga pidana yang berat. Oleh karena itu, sinkronisasi antara izin distribusi dengan perlindungan merek di DJKI menjadi fondasi utama dalam menjalankan bisnis impor yang aman dan berkelanjutan.

Ingin Distribusi Barang Impor Anda Aman Secara Hukum?

Klik tombol WhatsApp WaktunyaLegal untuk konsultasi legalitas impor, perjanjian lisensi merek, dan kepatuhan distribusi produk Anda sekarang juga.

Referensi:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.