Apakah Polisi Dapat Memeriksa Izin Kegiatan Usaha Tanpa Surat Tugas?

Author : Ibnu Muas Saputra | Editor : Adella Rahman | Dipublikasikan : 2 Agustus 2026 | Diperbarui : 29 Oktober 2026

Selama pelaku usaha mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha, tidak jarang untuk menemukan kehadiran aparat kepolisian pada tempat usahanya. Berkat hal ini, sebuah pertanyaan pun muncul mengenai apakah polisi dapat memeriksa izin kegiatan usaha tanpa surat tugas atau tidaknya.

Dalam menjawab pertanyaan ini, pelaku usaha perlu terlebih dulu memahami mengenai ketentuan dan batasan wewenang kepolisian guna memastikan sikap yang sebagaimana mestinya dan tetap terlindungi oleh hukum. Daripada berlama-lama, yuk simak pembahasan pada artikel ini!

Intisari Jawaban

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat memeriksa izin kegiatan usaha hanya dalam kewajiban pelaksanaan tugas penegakan hukum (seperti penyelidikan atau penyidikan suatu tindak pidana) dan pengawasan kegiatan tertentu atas dasar surat perintah dari atasan. Polisi tidak memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran izin administrasi pelaku usaha. Apabila pelaku usaha didatangi oleh aparat kepolisian yang ingin memeriksa izin dan tempat kegiatan usaha, maka terdapat hak konstitusional dan prosedural yang dilindungi oleh hukum.

Hal ini berupa hak untuk meminta Surat Perintah Tugas dan Penyelidikan / Penyidikan, meminta Surat Izin Penggeledahan, menolak penyitaan dokumen yang tidak terkait perkara, mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan / Penggeledahan, dan melaporkan pelanggaran prosedur kepada Divisi Propam Polri melalui layanan Dumas Presisi atau Yanduan Propam Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Apa Ketentuan dan Batasan Wewenang Polisi?

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat memeriksa izin kegiatan usaha hanya dalam kewajiban pelaksanaan tugas penegakan hukum (seperti penyelidikan atau penyidikan suatu tindak pidana) dan pengawasan kegiatan tertentu atas dasar surat perintah dari atasan. Polisi tidak memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran izin administrasi pelaku usaha.

1. Dasar Kewajiban Pemeriksaan — Polisi wajib memiliki Surat Perintah Penyelidikan atau Surat Perintah Penyidikan yang jelas, seperti laporan masyarakat atau dugaan tindak pidana, saat mendatangi tempat usaha. 

2. Penggeledahan Tempat Kegiatan Usaha — Pemeriksaan yang bersifat memaksa atau penggeledahan terhadap tempat kegiatan usaha dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu dengan membawa Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, dengan pengecualian dalam keadaan mendesak yang diatur dalam Pasal 113 ayat (4) dan (5) UU Nomor 20 Tahun 2025 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019.

3. Pengawasan Keramaian Umum — Bagi kegiatan masyarakat atau keramaian umum yang memerlukan izin keramaian, pejabat Polri berwenang untuk mengawasi dan dapat mengambil tindakan kepolisian, termasuk pembubaran, bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

4. Koordinasi Instansi — Dalam pengawasan administratif perizinan usaha umum, kewenangan utama berada pada instansi perizinan atau pemerintah daerah (seperti DPMPTSP atau Satpol PP) dengan Polri sering kali dilibatkan atau berkoordinasi bila ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau tindak pidana.

Apa Hak Pelaku Usaha bila Didatangi oleh Kepolisian? 

Apabila pelaku usaha didatangi oleh aparat kepolisian yang ingin memeriksa izin dan tempat kegiatan usaha, maka terdapat hak konstitusional dan prosedural yang dilindungi oleh hukum, id est:

A.​ Meminta Surat Perintah Tugas dan Penyelidikan / Penyidikan

1. Dasar Hukum — Diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2025, polisi yang bertindak mewakili Pemda atau dinas setempat wajib dibekali surat perintah.

2. Tindakan Pelaku Usaha — Berhak meminta petugas menunjukkan Surat Perintah Tugas (Sprin Gas) dan Surat Perintah Penyelidikan/Penyidikan (Sprin Lidik/Sidik). Surat ini wajib memuat kejelasan mengenai identitas petugas, perkara pidana apa yang sedang diselidiki, serta pasal pidana apa yang diduga dilanggar. Apabila tidak ada surat resmi, maka berhak menolak pemeriksaan.

 B. Meminta Surat Izin Penggeledahan

1. Dasar Hukum — Diatur dalam Pasal 33 UU Nomor 20 Tahun 2025, tindakan penggeledahan berupa memasuki area tertutup atau tempat kegiatan usaha untuk mencari barang bukti memerlukan izin resmi dari pengadilan negeri setempat.

2. Tindakan Pelaku Usaha — Berhak meminta Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Tetapi, hal ini dikecualikan dalam kondisi tertangkap tangan atau situasi mendesak (emergency) yang diatur undang-undang, sehingga polisi tidak dapat menggeledah properti pribadi atau kegiatan usaha tanpa izin dari pengadilan.

C. Menolak Penyitaan Dokumen yang Tidak Terkait Perkara

1. Dasar Hukum — Diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2025, polisi dilarang menyita dokumen maupun barang lain yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang sedang ditangani.

2. Tindakan Pelaku Usaha — Apabila polisi meminta izin usaha, laporan keuangan, atau dokumen operasional lainnya tanpa alasan hukum pidana yang jelas, maka berhak mempertanyakan keterkaitannya dan menolak menyerahkannya.

D. Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan / Penggeledahan

1. Dasar Hukum — Diatur dalam Pasal 33 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2025, polisi diwajibkan untuk membuat dokumen tertulis atas tindakan hukum yang dilakukan.

2. Tindakan Pelaku Usaha — Apabila terjadi pemeriksaan, penggeledahan, atau penyitaan dokumen, maka berhak mendapatkan Berita Acara Penggeledahan / Penyitaan beserta turunannya yang ditandatangani oleh petugas dan saksi setempat (seperti RT/RW atau warga sekitar).

E. Melaporkan Pelanggaran Prosedur

1. Dasar Hukum — Diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 dan Perpolri Nomor 7 Tahun 2022, anggota Polri dilarang menyalahgunakan wewenang atau bertindak di luar perintah kedinasan resmi setempat.

2. Tindakan Pelaku Usaha — Apabila aparat kepolisian memaksa masuk, melakukan pungutan liar (pungli), dan mengancam tanpa memiliki dokumen yang sah, maka berhak mendokumentasikan kejadian dan melaporkan oknum tersebut kepada Divisi Propam Polri melalui layanan Dumas Presisi atau Yanduan Propam Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) atas dugaan pelanggaran POS.

Q&A

Khawatir Menghadapi Kepolisian pada Tempat Kegiatan Usaha Anda?

Dengan Tim Waktunya Legal, kami hadir sebagai pendamping dan konsultan profesional untuk memastikan izin dan tempat kegiatan usaha tetap dapat berjalan secara sah di mata hukum. Tim ahli kami akan membantu Anda dalam berbagai hal, mulai dari pelaksanaan audit menyeluruh terhadap kelengkapan legalitas izin kegiatan usaha, memastikan pemenuhan persyaratan utama/dasar/pendukung lainnya sesuai dengan tingkat risiko pada sistem OSS, hingga memberikan bimbingan dan pendampingan agar dapat menghadapi prosedur pemeriksaan dengan tenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu saja, kami juga melayani dan membantu dalam berbagai macam hal! Mulai dari pendirian badan usaha PT, CV, PT Perorangan, Yayasan, hingga berbagai macam kebutuhan dan tambahan-tambahan kecil lainnya. Konsultasikan saja kebutuhan Anda kepada tim ahli kami melalui WhatsApp atau kunjungi website resmi kami, Waktunya Legal, untuk memulai sekarang! Temukan juga berbagai macam informasi, berita, dan panduan seputar legalitas/perizinan/hukum usaha pada Artikel Waktunya Legal.

Daftar Pustaka

1. Peraturan BPK RI — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Peraturan BPK RI — Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin) — Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.