Waktunya Legal

Penulis   :   Rakasyah PratamaEditor     :   Adella RahmanPersaingan usaha adalah tulang punggung mekanisme pasar yang sehat. Di Indonesia, penegakan hukum persaingan usaha makin intensif, seiring berkembangnya kompleksitas struktur ekonomi, grup usaha, dan integrasi bisnis lintas sektor. Perusahaan besar, termasuk Perseroan Terbatas (PT) dan kelompok usaha, kini tidak hanya dipantau dari aspek perizinan dan investasi (misalnya […]

Penulis   :   Rakasyah PratamaEditor     :   Adella RahmanDalam sistem perizinan berbasis risiko (OSS RBA), kemudahan perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PT PMA) tidak berarti bebas dari pengawasan. Justru sebaliknya, semakin besar skala investasi dan tingkat risiko usaha, semakin intens pula mekanisme evaluasi dan pengawasan oleh pemerintah.Kementerian Investasi/BKPM memiliki kewenangan melakukan pengawasan, evaluasi, dan pemeriksaan kepatuhan […]

Penulis   :   Rakasyah PratamaEditor     :   Adella RahmanProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam rangka memperbaiki kualitas gizi masyarakat di Indonesia. Dalam pelaksanaannya di lapangan, dikenal entitas operasional bernama SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Muncul pertanyaan penting seputar kedudukan hukum SPPG, mekanisme menjadi mitra pelaksana MBG, serta kewajiban bentuk […]

Penulis   :   Rakasyah PratamaEditor     :   Adella RahmanSelama lebih dari satu abad, KUHP Lama (WvS) berorientasi pada pertanggungjawaban pidana individu (natural person). Korporasi sebagai pelaku tindak pidana tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, melainkan berkembang melalui undang-undang sektoral seperti UU Tipikor, UU Lingkungan Hidup, dan UU Perbankan.Namun, dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang […]

Penulis   :   Rakasyah PratamaEditor     :   Adella RahmanPengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk pengakuan eksplisit terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana. Jika sebelumnya pertanggungjawaban pidana korporasi tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral (lex specialis), kini KUHP Nasional mengintegrasikannya dalam rezim hukum pidana umum.Pasal 45 KUHP […]

Penulis   :   Rakasyah PratamaEditor     :   Adella RahmanPerubahan regulasi melalui UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN membawa implikasi signifikan terhadap posisi Direksi BUMN sebagai organ perseroan. Salah satu isu yang kembali menguat adalah penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) dan sejauh mana prinsip tersebut memberikan perlindungan hukum kepada Direksi dalam menjalankan kebijakan bisnis.Dalam praktik, […]

Penulis   :   Rakasyah PratamaEditor     :   Adella RahmanPerubahan Undang-Undang BUMN melalui UU No. 1 Tahun 2025 memunculkan perdebatan serius dalam ranah hukum publik dan pidana. Salah satu isu krusial adalah perubahan atau penegasan status Direksi BUMN yang tidak lagi diposisikan sebagai penyelenggara negara dalam pengertian tertentu.Pertanyaannya kemudian menjadi fundamental: apabila Direksi BUMN bukan lagi penyelenggara […]

Penulis   :   Rakasyah PratamaEditor     :   Adella RahmanDalam praktik pendirian PT PMA, sering muncul fenomena di mana modal ditempatkan dan disetor tercantum dalam akta pendirian, tetapi secara faktual belum atau tidak pernah benar-benar direalisasikan. Secara administratif, perusahaan terlihat “lengkap”. Namun secara hukum, ketidaksesuaian antara akta dan realisasi modal dapat menimbulkan konsekuensi serius.Modal setor bukan sekedar […]

Penulis   :   Rakasyah PratamaEditor     :   Adella RahmanDalam beberapa tahun terakhir, putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan kecenderungan peningkatan besaran denda terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha. Tren ini memunculkan pertanyaan di kalangan pelaku usaha: apakah ada perubahan kebijakan, perubahan dasar hukum, atau pendekatan penegakan yang lebih ketat?Kenaikan denda bukan sekadar […]

Penulis   :   Rakasyah PratamaEditor     :   Adella Rahmanregulasi investasi di Indonesia terus berkembang untuk menyederhanakan dan memperkuat tata kelola perizinan berusaha. Salah satu instrumen penting adalah Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui OSS (sering disingkat BKPM 5/2025). Peraturan […]