Blog

Penulis : Pitra Rinanti  Editor : Adella Rahman Sejak hadirnya skema PT Perorangan, banyak pelaku usaha mikro dan kecil merasa proses pendirian usaha menjadi lebih sederhana. Namun, masih muncul pertanyaan penting dalam praktiknya: apakah PT Perorangan wajib memiliki rekening bank atas nama perusahaan? Sebagian pemilik usaha masih menggunakan rekening pribadi untuk menjalankan transaksi bisnis. Padahal, […]

Penulis : Pitra Rinanti  Editor : Adella Rahman Banyak pelaku usaha jasa konsultan merasa proses perizinan di OSS terhambat, padahal badan usaha sudah didirikan secara sah. Salah satu penyebab yang paling sering terjadi adalah kesalahan dalam memilih KBLI jasa konsultan sejak awal pendaftaran usaha. Pemilihan KBLI bukan sekadar formalitas administratif. KBLI menentukan tingkat risiko usaha, […]

Penulis : Pitra Rinanti  Editor : Adella Rahman Banyak pengurus yayasan merasa tenang dengan anggapan bahwa kewajiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) hanya berlaku bagi perusahaan besar atau badan usaha yang murni berorientasi komersial. Padahal, dalam praktiknya, tidak sedikit yayasan yang menjalankan kegiatan usaha atau menerima penanaman modal, baik secara langsung maupun tidak langsung. […]

Penulis : Pitra Rinanti  Editor : Adella Rahman Tidak sedikit pelaku usaha yang menganggap harta pailit hanya terbatas pada aset berwujud, seperti tanah, bangunan, atau kendaraan. Padahal, dalam praktik hukum kepailitan modern, aset tidak berwujud juga dapat memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Salah satu aset yang sering luput dari perhatian adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). […]

Penulis : Pitra Rinanti  Editor : Adella Rahman Banyak pelaku usaha mengira bahwa setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek, sertifikat merek akan otomatis terbit. Padahal, dalam praktiknya, tidak sedikit permohonan merek yang justru berakhir dengan surat penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penolakan merek sering kali membuat pemohon panik dan mengira prosesnya sudah selesai. Padahal, […]

Dalam praktik Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia, struktur kepemilikan saham menjadi salah satu aspek paling krusial dalam menentukan legalitas suatu investasi. Salah satu praktik yang masih sering ditemui adalah penggunaan nominee agreement, yaitu mekanisme di mana pihak lokal ditunjuk sebagai pemegang saham formal atas nama investor asing, sementara pengendalian sebenarnya tetap berada pada pihak […]

Dalam sistem OSS-RBA, pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengawasi realisasi investasi perusahaan. Melalui mekanisme ini, negara memastikan bahwa setiap kegiatan penanaman modal yang telah memperoleh izin usaha benar-benar dijalankan sesuai dengan komitmen yang dilaporkan. Namun dalam praktiknya, masih banyak Perseroan Terbatas (PT) yang tidak menyampaikan LKPM secara tepat waktu, […]

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem perizinan berbasis OSS-RBA yang diawasi oleh BKPM mengalami penguatan signifikan dalam aspek pengawasan kepatuhan investasi. Banyak pelaku usaha, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), mulai menghadapi evaluasi dan audit kepatuhan yang lebih ketat, terutama terkait kesesuaian data perizinan, laporan kegiatan investasi, hingga realisasi modal. Kondisi […]

Dalam praktik bisnis modern, struktur kepemilikan perusahaan semakin kompleks, terutama pada skema investasi, holding company, maupun joint venture. Secara formal, kepemilikan perusahaan tercatat atas nama pemegang saham yang tercantum dalam dokumen perusahaan. Namun dalam praktiknya, pihak yang secara nyata mengendalikan dan menikmati manfaat ekonomi perusahaan bisa saja berbeda dari nama yang tercatat secara hukum. Fenomena […]

Joint venture semakin sering digunakan dalam praktik bisnis modern, terutama untuk kebutuhan ekspansi usaha, investasi asing, dan pelaksanaan proyek-proyek strategis. Skema ini umumnya melibatkan kerja sama antara perusahaan lokal dengan investor asing atau mitra bisnis lainnya. Secara tujuan, joint venture dipilih karena dianggap mampu membagi modal, membagi risiko, sekaligus memperluas akses pasar secara lebih cepat […]