Waktunya Legal

Penulis   :   Pitra RinantiEditor     :   Adella RahmanPelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mengawasi realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha. Melalui sistem Online Single Submission (OSS), pemerintah menuntut transparansi perkembangan usaha secara berkala.Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari bahwa keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan LKPM dapat berujung […]

Penulis : M. Fahrurrozi Rangkuti Editor : Adella RahmanSelama ini, EFIN Badan memegang peran krusial bagi Wajib Pajak badan atau perusahaan dalam mengakses berbagai layanan perpajakan berbasis digital. Proses administrasi pajak, mulai dari aktivasi akun hingga penyampaian SPT secara online, umumnya tidak terlepas dari penggunaan nomor tersebut. Seiring dengan diterapkannya Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai […]

Penulis : M. Fahrurrozi Rangkuti Editor : Adella RahmanPengajuan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) wajib dilakukan oleh setiap wajib pajak di Indonesia, termasuk wajib pajak perorangan yang berpenghasilan dari satu pemberi kerja dan penghasilannya tidak melebihi Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wajib pajak yang memenuhi kriteria tersebut menggunakan Formulir SPT 1770SS. Dengan kemajuan teknologi, pengajuan […]

Penulis : M. Fahrurrozi Rangkuti Editor : Adella Rahman Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku bisnis baik individu maupun badan usaha diwajibkan untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi pelaku usaha NPWP sebagai nomor identitas yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.  Bagi wajib pajak yang aktif dalam melakukan kewajiban perpajakan maka […]

Penulis : M. Fahrurrozi Rangkuti Editor : Adella RahmanSalah satu yang menjadi kewajiban perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah menyampaikan LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia dan wajib disampaikan secara berkala. Pelaporan LKPM oleh pelaku usaha telah diatur dalam Pasal […]

Penulis : M. Fahrurrozi Rangkuti Editor : Adella RahmanSaat ini, Indonesia sedang gencar dalam melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur dimulai dari jalan tol, pergedungan hingga fasilitas umum hingga terbaru yaitu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) semakin ditingkatkan. Semakin masifnya pembangunan di Indonesia makan menjadi salah satu peluang besar untuk berkembangnya layanan jasa […]

Penulis : M. Fahrurrozi Rangkuti Editor : Adella RahmanRegulasi investasi di Indonesia memperbolehkan menanamkan modalnya atau membangun perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang  Penanaman Modal (UU 25/2007) mengatur perseroan terbatas penanaman modal asing (“PT PMA”) adalah perseroan yang memiliki modal sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh […]

Penulis : M. Fahrurrozi Rangkuti Editor : Adella RahmanPerkembangan industri di Indonesia semakin masif disebabkan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha bekerja keras untuk memproduksi barang di berbagai sektor baik melalui aktivitas impor maupun produksi mandiri di dalam negeri guna memenuhi permintaan produk di pasar. Masifnya kegiatan produksi barang di berbagai sektor […]

Penulis : M. Fahrurrozi Rangkuti Editor : Adella Rahman Ditengah perkembangan teknologi semakin pesat dan maju menciptakan jenis pekerjaan baru yang populer di kalangan muda yaitu freelance. Istilah freelance kerap kita dengar di media digital terutama bagi mereka yang berada di usia produktif. Pekerjaan freelance saat ini sangat dinikmati oleh masyarakat karena keistimewaannya seperti keuntungan instan, […]

Penulis : M. Fahrurrozi Rangkuti Editor : Adella RahmanPasca pemberlakuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Pemerintah melakukan pembaharuan dengan mekanisme perizinan berusaha didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Dengan mekanisme ini perizinan didasarkan pada tingkat risiko usaha […]