Waktunya Legal

Penulis : Pitra Rinanti Editor : Adella RahmanSeiring berkembangnya aktivitas yayasan di bidang sosial, pendidikan, dan kemanusiaan, tidak jarang muncul pertanyaan terkait pengelolaan aset atau kekayaan yayasan. Salah satu isu yang sering menimbulkan kebingungan adalah apakah kekayaan yayasan dapat dialihkan atau dijual, terutama ketika yayasan membutuhkan dana operasional atau melakukan pengembangan kegiatan.Di sisi lain, masih banyak […]

Penulis : Pitra Rinanti Editor : Adella RahmanDalam praktik perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum utama untuk mengambil keputusan strategis perusahaan. Namun, tidak semua kondisi memungkinkan penyelenggaraan RUPS secara fisik atau elektronik.Dalam situasi tertentu, Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan alternatif pengambilan keputusan melalui mekanisme keputusan sirkuler (circular resolution). Meski terlihat praktis, mekanisme ini sering menimbulkan […]

Penulis : Pitra Rinanti Editor : Adella RahmanMendirikan yayasan seringkali dipahami selesai ketika akta pendirian sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.Padahal, dalam praktiknya, pengesahan badan hukum saja belum cukup untuk membuat yayasan dapat beroperasi secara penuh di lapangan.Masih banyak yayasan yang sudah berdiri secara hukum, tetapi belum bisa membuka rekening atas nama yayasan, menggalang donasi, […]

Penulis : Pitra Rinanti Editor : Adella RahmanSejak diluncurkannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), banyak yayasan tertarik untuk terlibat sebagai mitra pelaksana, khususnya dalam pengelolaan dapur umum. Skema ini dianggap sejalan dengan tujuan sosial yayasan di bidang kemanusiaan, pendidikan, dan kesehatan.Namun, dalam praktiknya muncul pertanyaan penting: apakah yayasan bebas mengelola dana MBG layaknya usaha biasa? Dan […]

Penulis : Pitra Rinanti Editor : Adella RahmanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memegang peran krusial dalam kehidupan sebuah Perseroan Terbatas (PT). Melalui forum ini, pemegang saham mengambil keputusan strategis yang menentukan arah dan masa depan perusahaan, mulai dari perubahan anggaran dasar hingga pergantian Direksi dan Komisaris.Namun, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang bingung “Apakah setiap keputusan RUPS […]

Penulis : Pitra Rinanti Editor : Adella RahmanDalam praktik perseroan terbatas, tidak semua keputusan perusahaan bisa menunggu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.Ada kondisi tertentu yang menuntut keputusan cepat, baik karena kepentingan hukum, perubahan manajemen, maupun langkah strategis yang tidak dapat ditunda.Untuk kondisi tersebut, Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan dua mekanisme pengambilan keputusan yang sering digunakan, yaitu […]

Penulis : Pitra Rinanti Editor : Adella RahmanPelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mengawasi realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha. Melalui sistem Online Single Submission (OSS), pemerintah menuntut transparansi perkembangan usaha secara berkala.Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari bahwa keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan LKPM dapat berujung pada […]

Penulis : Pitra Rinanti Editor : Adella RahmanMemasuki tahun 2026, pemerintah resmi memperketat pengawasan kepatuhan pajak melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025). Aturan ini menjadi penanda bahwa pendekatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak lagi sekadar fokus pada pemeriksaan, tetapi juga pada pengawasan dini berbasis data.Bagi pelaku usaha maupun wajib pajak orang pribadi, […]

Penulis : Pitra Rinanti Editor : Adella RahmanSkema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dengan tarif 0,5% sering dianggap sederhana. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha berbentuk badan contohnya seperti CV, firma, koperasi, atau perseroan terbatas yang keliru dalam memahami cara menghitung, membayar, hingga melaporkannya.Kesalahan paling umum biasanya terjadi karena mencampuradukkan konsep pajak WP orang pribadi […]

Penulis : Pitra Rinanti Editor : Adella RahmanSkema Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dengan tarif 0,5% selama ini dikenal sebagai kemudahan bagi pelaku usaha kecil agar tetap patuh pajak tanpa beban administrasi yang berat. Namun, dalam praktiknya, muncul strategi yang cukup marak digunakan, yakni firm splitting atau pemecahan usaha.Strategi ini dilakukan agar omzet tiap entitas usaha […]